Usai Sidang Tahunan, Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Soal Keadilan Kebijakan Fiskal Daerah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Nilam Sari Lawira, mengingatkan pemerintah agar pengambilan kebijakan terkait fiskal harus berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat, bukan semata kepentingan kelompok.

Hal ini disampaikan Nilam usai menghadiri Rapat Paripurna ke-1 DPR RI Tahun 2025 - 2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

"Tidak boleh penganggaran berorientasi pada kepentingan kelompok. Semuanya harus memikirkan jangka panjang dan pembangunan dilakukan dari daerah untuk kemajuan bangsa," kata Nilam.

Ia menggarisbawahi soal pentingnya penganggaran yang berpihak pada pembangunan daerah. Tapi di satu sisi kebijakan itu juga harus menimbang kepentingan publik secara menyeluruh. 

Nilam mencontohkan Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu daerah penyumbang pertumbuhan ekonomi negara, tapi justru tidak memiliki anggaran yang selaras untuk keperluan menopang pembangunan di wilayah tersebut. 

"Kami berharap ke depan daerah bisa menikmati penganggaran yang benar-benar berkeadilan," kata legislator Fraksi Nasdem ini.

Adapun rapat paripurna ini, dihadiri 473 anggota DPR RI dari seluruh fraksi. Ketua DPR Puan Maharani membuka sidang tahunan dengan menegaskan fungsi pengawasan parlemen bukan hanya rutinitas, tapi bagian dari komitmen konstitusional.

Puan menyebut, harus ada kesinambungan antara presiden, menteri dan DPR RI. Ia menyatakan kebijakan yang cuma berorientasi pada kepentingan sesaat, bisa berisiko membebani negara di masa mendatang.

"Kebijakan yang hanya berorientasi pada kepentingan sesaat, sebesar apa pun tampaknya hari ini baik, akan tetapi dapat berisiko menjadi beban negara di masa depan," ujar Puan.