Tantang Dedi Mulyadi Cabut Izin KJA, Eks Bupati Pangandaran: Kami Tunggu Keberanian Pak Gubernur

TRIBUNNEWS.com - Mantan Bupati Pangandaran dua periode, Jeje Wiradinata, menantang Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, untuk segera mencabut izin keramba jaring apung (KJA) di Pantai Pangandaran.

Keramba jaring apung adalah suatu wadah budidaya perairan yang terbuat dari jaring dan berbentuk persegi atau silindris.

BIasanya, KJA ditempatkan di perairan yang luas, seperti danau, waduk, sungai, selat, dan teluk, dengan kondisi perairan relati tenang.

Jeje adalah mantan lawan Dedi saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Saat itu, Jeje yang maju sebagai calon gubernur Jabar berpasangan dengan Ronald Surapradja dan diusung oleh PDIP.

Jeje yang kini menjabat sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, mengungkapkan ada sejumlah aturan dilanggar terkait pemasangan KJA di Pantai Pangandaran.

Baca juga: Habiskan Dana Rp122 Miliar, Islamic Center Indramayu Terancam Ambruk, Dedi Mulyadi Perintahkan Audit

Aturan itu di antaranya kebijakan pemerintah daerah, tata ruang wilayah, hingga peraturan menteri terkait konservasi laut.

Sebagai bentuk protes, Jeje mangatakan ratusan nelayan dan pelaku usaha pariwisata di Pantai Pangandaran berencana menggelar aksi protes pemasangan KJA pada Rabu (13/8/2025) hari ini.

Rencananya, akan ada 600 orang yang berkumpul di Susi International Beach Strip Pamugaran, Pangandaran.

"Iya, besok (hari ini) nelayan dan lainnya berkumpul di Susi International Beach Strip," kata Jeje, Selasa (12/8/2025), dilansir TribunJabar.id.

Lebih lanjut, Jeje mengaku enggan berspekulasi mengenai siapa dalang di balik pemasangan KJA di Pantai Pangandaran.

Tetapi, saat ini, kata dia, penyelesaian polemik KJA ada di tangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Barat.

Atas hal itu, Jeje menegaskan warga Pangandaran, utamanya yang bermukim di Pantai Pangandaran, menunggu langkah berani Dedi untuk mencabut izin pemasangan KJA.

"Rekomendasi izin dulu (dikeluarkan) dari Provinsi Jabar. Kewenangan laut dari 0 sampai 12 mil berada di Provinsi."

"Dan KJA ini hanya sekitar 200 meter dari bibir pantai. Jadi, kami menunggu bukti nyata keberanian Pak Gubernur Dedi Mulyadi untuk mencabut izinnya," tegas Jeje, masih dari TribunJabar.id.