Kukuh Larang Study Tour, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Diancam Upaya Pemakzulan

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG- Gubernur Jabar (Jawa Barat) Dedi Mulyadi terancam menghadapi upaya pemakzulan akibat kebijakannya yang melarang study tour siswa sekolah.

Ancaman pemakzulan tersebut datang dari para pelaku usaha pariwisata yang tergabung dalam Serikat Para Pekerja Pariwisata Jabar (SP3JB).

Apabila tidak menemukan titik temu, SP3JB berencana mengajukan pemakzulan Dedi Mulyadi melalui badan legislatif atau DPRD Jabar.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Study Tour Meski Pekerja Pariwisata Demo di Gedung Sate

“Kami melihat sesuai dengan Permendagri ya. Tentang apa namanya, sesuai dengan peraturan pemerintah. Tentang pemerintahan daerah ya. Di situ ada klausul atau pasal yang bunyinya adalah jika kepala daerah mengeluarkan kebijakan yang berdampak kepada ekonomi lah ya,” kata Perwakilan SP3JB Herdi Sudardja, Senin (25/8/2025).

“Nah di situ bisa diajukan pemakzulan. Jadi sesuai dengan ketentuan lah,” sambungnya.

Herdi mengatakan proses pengajuan pemakzulan terhadap Dedi Mulyadi memerlukan proses yang panjang.

Namun, Herdi memiliki keyakinan dan bukti kuat agar pemakzulan terhadap mantan bupati Purwakarta itu dapat dilakukan oleh DPRD.

Tunda Aksi Unjuk Rasa

Rencana aksi unjuk rasa Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) hari Senin (25/8/2025), batal digelar.

Aksi yang seharusnya menolak kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tentang Larangan study tour ini ditunda karena SP3JB sepakat berdialog langsung dengan Gubernur. 

Larangan study tour itu bermula dari beberapa insiden tragis yang melibatkan rombongan study tour atau perpisahan sekolah.

Puncaknya adalah musibah kecelakaan maut bus rombongan sekolah SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat di Ciater, Subang, 11 Mei 2024.

Baca juga: Beda Respons soal Kasus Raya Cacingan, Dedi Mulyadi Minta Maaf, Bupati Sukabumi: Pola Asuh Salah

Setelah membatalkan unjuk rasa pada 25 Agustus 2025, S-P3JB meminta Dedi Mulyadi merevisi surat edaran, khususnya agar tidak ada pelarangan total jika kegiatan wisata tersebut murni inisiatif siswa dan orang tua.

Ketua SP3JB, Herdis Subarja mengatakan, penundaan aksi itu dilakukan karena masih berkoordinasi dengan para pihak.

"Bukan pembatalan sih, surat kita yang saya pegang itu penundaan, jadi tidak batal aksi," kata dia, Senin (25/8/2025).

Koordinasi, kata dia, dilakukan mulai dari pengusaha, pekerja serta Kepolisian yang meminta agar aksi demonstrasi tidak memakai bus, karena berpotensi melumpuhkan lalu lintas di Kota Bandung.