Tantang Dedi Mulyadi Cabut Izin KJA, Eks Bupati Pangandaran: Kami Tunggu Keberanian Pak Gubernur

"Kami yakin Pak Gubernur akan konsen terhadap masalah ini dan berpihak kepada masyarakat," imbuhnya.

Susi Pudjiastuti Nilai Tak Masuk Akal

Pemasangan KJA di Pantai Pangandaran menjadi sorotan publik setelah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, melayangkan protes terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Dedi Mulyadi lewat cuitan di X pada Rabu (6/8/2025).

Susi mengaku prihatin saat tahu ternyata ada tiga perusahaan yang mendapatkan izin memasang KJA di Pantai Pangandaran.

Ia pun menagih janji Prabowo yang mengatakan bakal  mengganti bagan-bagan bambu di Pantai Pangandaran agar perikanan tangkap lebih produktif.

"Pak Presiden @prabowo @KemensetnegRI @setkabgoid @DediMulyadi71 mohon perhatiannya.. Hari ini saya sebagai rakyat Bapak,  sangat sangat prihatin dan luarbiasa terluka."

"Menghadiri rapat atas pengkavlingan ijin KJA di Pantai Pangandaran. Di mana ternyata Pantai Pangandaran sudah diberikan izin kepada tiga perusahaan untuk membuat KJA. Seharusnya tiga perusahaan ini tidak bisa dapat izin."

"Dulu Bapak Presiden @prabowo waktu berperahu, sudah berjanji yang sangat kita hargai untk mengganti bagan-bagan bambu supaya Pantai Pangandaran lebih indah dan perikanan tangkap lebih produktif lagi," cuit Susi, dikutip Tribunnews.com.

Di hari yang sama sebelum mencuitkan protes terhadap pemerintah, Susi ikut menghadiri diskusi di Kantor Samsat Pangandaran terkait pemasangan KJA.

Namun, di tengah diskusi, ia memilih walk out karena menilai pemasangan KJA sudah menyalahi peraturan.

Susi pun menilai tak masuk akal izin pemasangan KJA di Pantai Pangandaran bisa keluar.

"Secara peraturan sudah tidak benar bahwa izin itu keluar itu gila," tegas Susi usai keluar dari forum diskusi tersebut, dikutip dari Kompas.com.

"(Jarak) 200 meter dari pinggir pantai, itu gila," katanya.

Sehari setelah Susi melayangkan protes, DKP Jabar berjanji akan melakukan koordinasi dan mengevaluasi pemasangan KJA tersebut.

Koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama Direktorat Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP, akan terus diperkuat.

Tujuannya, agar kebijakan pusat dan daerah sejalan, serta mengacu pada rencana zonasi wilayah pesisir yang berbasis pada pelestarian lingkungan.