Pro-Kontra Karnaval Sound Horeg: Pegiat Ungkap Sisi Positif, PWNU Jatim Minta Dibuatkan Pergub

TRIBUNNEWS.COM - Forum Satu Muharram 1447 Hijriah di Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan, Jawa Timur, mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan sound horeg pada 26-27 Juni 2025.

Fatwa ini diperkuat oleh MUI Jawa Timur melalui Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 pada 12 Juli 2025 setelah rapat pada 9 Juli 2025 yang melibatkan ahli THT, kepolisian, dan komunitas sound horeg.

Fatwa ini dikeluarkan bukan hanya karena kebisingan sound horeg, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan syariat.

Sound horeg dianggap identik dengan syiar fussaq (perilaku fasiq) yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan.

Acara sound horeg sering disertai tarian erotis, percampuran laki-laki dan perempuan yang tidak sesuai syariat, serta potensi pergaulan bebas dan konsumsi minuman keras.

Kemudian, kebisingan ekstrem mengganggu ketertiban serta merusak fasilitas umum.

Diketahui, karnaval sound horeg marak di sejumlah wilayah di Jawa Timur sejak tahun 2022.

Menanggapi fatwa tersebut, Hariyanto selaku Ketua Perkumpulan Pegiat audio sound system dan horeg Bondowoso menjelaskan sisi positif sound horeg.

Menurut Hariyanto, acara sound horeg dapat membantu perputaran ekonomi warga salah satunya pedagang kaki lima.

"Jangan dinilai dari negatifnya saja," ucapnya, Selasa (15/7/2025), dikutip dari TribunJatim.com.

Panitia sound horeg sering melakukan kegiatan sosial sebelum menggelar karnaval.

Baca juga: MUI Jatim dan Emil Dardak Kritik Sound Horeg yang Tampilkan Penari Wanita, Ganggu Ketertiban Umum

"Banyak juga bakti sosial yang dilaksanakan. Cuma gak di-upload sama pegiat sosial," tuturnya.

Selama ini, penikmat sound horeg dari kalangan masyarakat pedesaan dan bukan perkotaan.

"Kalau daerah pinggiran, kan sewa kan banyak warga pinggiran itu, tempatnya aman juga," imbuhnya.

Hariyanto mengaku heran fatwa sound horeg haram baru muncul meski acara tersebut sudah berlangsung lama.