Sabtu, 4 Oktober 2025

Mantan Panitera dan Pegawai KUA Sumedang Palsukan Surat Dispensasi Pernikahan Dini: Tarif Rp1,5 Juta

Kedua tersangka melakukan pungli kepada calon pengantin berusia di bawah umur 19 tahun dalam penerbitan penetapan dispensasi pernikahan dini pada peri

Penulis: Erik S
Tribun Jabar/ Kiki Andriana
SURAT DISPENSASI MENIKAH- Kejaksaan Negeri Sumedang, Jawa Barat menetapkan dua orang tersangka kasus pungutan liar (pungli) dan pemalsuan dispensasi pernikahan dini di lingkungan Pengadilan Agama (PA) Sumedang, Jawa Barat.  Kedua tersangka adalah NS, mantan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Sumedang, dan AH, Pegawai Negeri Sipil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumedang Utara. 

"Alasannya untuk kepentingan pribadi, yang digunakan oleh mereka, ini oknum nakal. Pungutannya bukan kecil, Rp 1 juta sampai Rp 1.500.000," ujar Adi.

Baca juga: Dispensasi Pernikahan Meningkat, KPAI Sebut Negara Belum Serius

Padahal, biaya resmi pengurusan surat dispensasi tersebut seharusnya tidak lebih dari Rp300 ribu.

Para tersangka menggunakan perangkat seperti laptop, printer, dan stempel palsu untuk memproduksi surat dispensasi.

Bahkan, sebagian dokumen dibuat langsung di dalam kantor PA Sumedang, sementara sebagian lainnya dicetak di lokasi lain.

"Ada yang dibuat di luar ada juga yang dibuat di kantor, adanya stempel di rumah, itu dilakukan untuk pengecapan," ujar Adi.

Hingga saat ini, penyidik Kejari Sumedang belum berhasil menyita uang hasil kejahatan tersebut. Namun, kedua tersangka telah ditahan untuk mempermudah proses penyelidikan lebih lanjut.

"Masih kita dalami semua. Makanya ditahan (tersangka) agar lebih mudah fleksibel," tambahnya.

Selama kurun waktu 2021 hingga 2024, kedua tersangka diduga mengeluarkan sebanyak 1.606 penetapan dispensasi pernikahan dini yang tidak tercatat secara resmi di Pengadilan Agama Sumedang.

Jumlah ini jauh melampaui angka resmi yang hanya mencapai 828 penetapan. Praktik ilegal ini tidak hanya mencoreng nama institusi, tetapi juga merugikan negara karena pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang seharusnya diterima menjadi hilang

Kerugian Negara dan Dampak Institusi

Menurut perhitungan Kejari Sumedang, kerugian negara akibat praktik ini mencapai Rp803 juta. Selain itu, pungutan liar yang dikumpulkan selama tiga tahun mencapai Rp1,606 miliar.

Dampaknya bukan hanya finansial, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang terlibat.

"Akibat perbuatan mereka, sejak tahun 2021-2024 Pengadilan Agama Sumedang mengalami kerugian sebesar Rp 803 juta, dan pada tahun 2021-2024 juga terdapat pungutan liar sebesar Rp 1.606 juta (Rp 1,6 miliar)," jelas Adi.

Penulis: Kiki Andriana

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Surat Dispensasi Pernikahan Dini yang Dipalsukan di Sumedang Tak Ganggu Sahnya Pernikahan

dan

Dua Oknum Pegawai Pemalsu Dispensasi Nikah di Sumedang Kumpulkan Pungli Rp 1,6 Miliar selama 3 Tahun

 

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved