Mantan Panitera dan Pegawai KUA Sumedang Palsukan Surat Dispensasi Pernikahan Dini: Tarif Rp1,5 Juta

TRIBUNNEWS.COM, SUMEDANG - Kejaksaan Negeri Sumedang, Jawa Barat menetapkan dua orang tersangka kasus pungutan liar (pungli) dan pemalsuan dispensasi pernikahan dini di lingkungan Pengadilan Agama (PA) Sumedang, Jawa Barat. 

Kedua tersangka adalah NS, mantan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Sumedang, dan AH, Pegawai Negeri Sipil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumedang Utara. 

Menurut Adi, kedua tersangka melakukan pungli kepada calon pengantin berusia di bawah umur 19 tahun dalam penerbitan penetapan dispensasi pernikahan dini pada periode 2021-2024.

Baca juga: Ratusan Remaja Ajukan Dispensasi Pernikahan Dalam Setahun di Kabupaten Sragen, Ini Penyebabnya

Keduanya mencetak sendiri dan mencap sendiri surat dispensasi pernikahan tanpa melibatkan institusi Pengadilan Agama.

Ia menyebutkan, penetapan dispensasi kawin sebanyak 1.606 yang tidak terdaftar di Pengadilan Agama Sumedang tersebut diterbitkan tanpa melalui persidangan dispensasi kawin atau bukan produk Pengadilan Agama Sumedang. 

Kepala Kejari Sumedang, Adi Purnama mengatakan sebanyak 2.434 penetapan dispensasi pernikahan dini yang dikeluarkan Kementerian Agama Sumedang, sedangkan di Pengadilan Agama hanya mengeluarkan penetapan dispensasi sebanyak 828.

Akibat perbuatan kedua tersangka, kata Adi, biaya penetapan dispensasi terdapat penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang seharusnya diterima oleh negara melalui Pengadilan Agama Sumedang.

"Akibat perbuatan mereka, sejak tahun 2021-2024 Pengadilan Agama Sumedang mengalami kerugian sebesar Rp803 juta, dan pada tahun 2021-2024 juga terdapat pungutan liar sebesar Rp 1.606 juta," kata Adi di Kantor Kejari Sumedang, Senin (16/6/2025) sore.

Status pernikahan tetap sah

Walau palsu, surat dispensasi pernikahan dini tersebut tidak berpengaruh terhadap sahnya perkawinan. 

 Kepala Kejari Sumedang, Adi Purnama mengatakan nikah yang berlangsung tetap sah. 

"Nikah ya tetap terjadi, tetap sah, ke depan akan kita formulasikan untuk memperbaiki tatanan kelolanya (surat dispensasi)," kata Adi. 

Baca juga: KPAI Ungkap Penyebab Masyarakat Ajukan Dispensasi Pernikahan

Dia menjelaskan,  Kejari akan melakukan pendampingan hukum maupun menyampaikan pendapat hukum kepada stakeholder terkait, terutama kepada Kementerian Agama dan Pengadilan Agama terkait surat dispensasi itu. 

"Agar ke depan jangan ada level-level lagi yang bermain memperjual belikan hal seperti ini. Ini yang perlu dicatat, dia (pelaku) bermain tunggal dengan mengorbankan institusi pengadilan agama," katanya. 

Pasang tarif Rp1,5 juta

Kedua tersangka mematok tarif fantastis hingga Rp 1,5 juta per pasangan. Modus operandi ini berlangsung selama tiga tahun.

 Adi Purnama mengungkapkan bahwa kedua pelaku memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi.

"Alasannya untuk kepentingan pribadi, yang digunakan oleh mereka, ini oknum nakal. Pungutannya bukan kecil, Rp 1 juta sampai Rp 1.500.000," ujar Adi.

Baca juga: Dispensasi Pernikahan Meningkat, KPAI Sebut Negara Belum Serius

Padahal, biaya resmi pengurusan surat dispensasi tersebut seharusnya tidak lebih dari Rp300 ribu.

Para tersangka menggunakan perangkat seperti laptop, printer, dan stempel palsu untuk memproduksi surat dispensasi.

Bahkan, sebagian dokumen dibuat langsung di dalam kantor PA Sumedang, sementara sebagian lainnya dicetak di lokasi lain.

"Ada yang dibuat di luar ada juga yang dibuat di kantor, adanya stempel di rumah, itu dilakukan untuk pengecapan," ujar Adi.

Hingga saat ini, penyidik Kejari Sumedang belum berhasil menyita uang hasil kejahatan tersebut. Namun, kedua tersangka telah ditahan untuk mempermudah proses penyelidikan lebih lanjut.

"Masih kita dalami semua. Makanya ditahan (tersangka) agar lebih mudah fleksibel," tambahnya.

Selama kurun waktu 2021 hingga 2024, kedua tersangka diduga mengeluarkan sebanyak 1.606 penetapan dispensasi pernikahan dini yang tidak tercatat secara resmi di Pengadilan Agama Sumedang.

Jumlah ini jauh melampaui angka resmi yang hanya mencapai 828 penetapan. Praktik ilegal ini tidak hanya mencoreng nama institusi, tetapi juga merugikan negara karena pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang seharusnya diterima menjadi hilang

Kerugian Negara dan Dampak Institusi

Menurut perhitungan Kejari Sumedang, kerugian negara akibat praktik ini mencapai Rp803 juta. Selain itu, pungutan liar yang dikumpulkan selama tiga tahun mencapai Rp1,606 miliar.

Dampaknya bukan hanya finansial, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang terlibat.

"Akibat perbuatan mereka, sejak tahun 2021-2024 Pengadilan Agama Sumedang mengalami kerugian sebesar Rp 803 juta, dan pada tahun 2021-2024 juga terdapat pungutan liar sebesar Rp 1.606 juta (Rp 1,6 miliar)," jelas Adi.

Penulis: Kiki Andriana

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Surat Dispensasi Pernikahan Dini yang Dipalsukan di Sumedang Tak Ganggu Sahnya Pernikahan

dan

Dua Oknum Pegawai Pemalsu Dispensasi Nikah di Sumedang Kumpulkan Pungli Rp 1,6 Miliar selama 3 Tahun