Pemerintah Cairkan Dana untuk Serap Gabah Petani, Pengamat: Dapat Kurangi Impor Beras

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, mengomentari kebijakan pemerintah lewat Kementerian Keuangan mencairkan anggaran sebesar Rp 16,6 triliun bagi Bulog untuk menyerap gabah petani dengan harga Rp 6.500. 

Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya bertujuan agar pemerintah menyerap gabah petani menjadi angin segar bagi petani yang memiliki keterbatasan informasi penjualan. 

Menurut Eliza, kebijakan ini membuat petani dapat menjual dengan harga di atas biaya produksi.

“Setidaknya ini dapat menjadi opsi bagi petani yang memiliki keterbatasan informasi menjual dan ketergantungan tinggi kepada bandar sehingga mereka bisa dapat harga diatas biaya produksinya,” kata Eliza, lewat keterangan, Rabu (12/3/2025).

Menurut Eliza, Bulog harus bisa menyerap gabah petani sehingga cadangan pangan pemerintah sebagian besar berasal dari penyerapan dalam negeri dan tidak perlu dilakukan impor.

“Rp 6.500 itu tipis sekali marginnya. Tapi setidaknya itu tidak merugikan petani. Ada juga daerah yang dibeli di atas Rp 6500. Jadi memang ini bagaimana kondisi tata niaga pangan di setiap daerahnya,” paparnya.

Ditambah lagi kebijakan menyerap gabah petani oleh Bulog harus didukung penuh agar Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impor beras.

“Impor beras selama ini karena untuk mengisi cadangan pangan pemerintah. ketika ada kebijakan ingin menyerap gabah petani maka ini perlu didukung agar kita perlahan mnegurangi ketergantungan impor,” ucap Eliza.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan ketersediaan pangan yang cukup menjelang Idulfitri.

“Juga kesejahteraan petani harus ditingkatkan dengan menjaga harga beras/gabah di tingkat petani maupun konsumen. Peran Bulog menjadi sangat penting dan strategis,” ujar Sri Mulyani di Instagram @smindrawati.

Dengan demikian Kemenkeu telah menerbitkan PMK No.19/2025 dengan menunjuk Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (СВР).

Ia mengatakan Rp16,6 triliun dari APBN dalam bentuk investasi ke Bulog untuk membeli beras/gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga CBP.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo - Dana Investasi di Bulog harus dikelola secara tepat, profesional, dan bebas korupsi untuk menjamin kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan nasional,” ujar Sri Mulyani.

Warta Kota