DPR Resmi Bentuk Panja Pengelolaan Lahan Batam, Ini Pesan Masyarakat Melayu dan Pengusaha Lokal
Komisi VI DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menyelami permasalahan tata kelola kawasan Batam.
"Kami pun minta tolong bahwa masyarakat Melayu, baik dari segala lapisan, bawah sampai dengan ke atas, itu diperhatikan terlebih dahulu jika ingin membuat kebijakan, baru yang lain," lanjutnya.
Harapan Pengusaha Lokal
Hidayat Suryo Prabowo, Chief Operating Officer PT Synergy Tharada yang sempat RDPU dengan Komisi VI juga memberikan tanggapannya terkait pembentukan Panja ini.
Ia menekankan agar Panja ini bekerja secara transparan agar terwujud segera keadilan di tanah Batam.
"Siapapun yang terlibat dalam Panja benar-benar menjalankan amanah ini dengan transparant, agar rasa keadilan di Batam dapat terwujud," kata Suryo.
Ia pun mengkritik selama ini kebijakan BP Batam dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak dan tak berpihak kepada pengusaha lokal.
"Semua paham bagaimana semua aturan yang terjadi di Batam oleh pemangku penguasa saat ini, khususnya BP Batam, terkesan hanya untuk pihak-pihak tertentu," lanjutnya.
Untuk itu, Suryo mengajak pejabat baru BP Batam untuk menghargai peran pengusaha lama dalam pembangunan Batam.
"Pengusaha lama dahulu diminta untuk membangun Batam dari masih rawa dan hutan hingga menjadi Kota Batam yang saat ini begitu indah dan menarik, janganlah kemudian jasa pengusaha lama ini dianggap tidak ada dengan mempermainkan segala aturan guna menyingkirkan kami," pungkasnya.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.