Pendidikan GO
Fersianus Waku
Artikel
-
Soal Beras Oplosan, Anggota DPR: Segera Dituntaskan, Jangan Berlarut-larut
Daniel mengingatkan bahwa penanganan yang lamban bisa memicu kepanikan di tengah masyarakat.
Rabu, 16 Juli 2025 -
Anggota DPR ke Mentan: Jangan-jangan Seluruh Pangan Kita Oplosan, yang Ketahuan Baru Beras
Daniel Johan mendorong pemerintah untuk menjadikan kasus beras oplosan sebagai momentum reformasi tata niaga pangan nasional.
Rabu, 16 Juli 2025 -
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Rp 99 Triliun
Praktik pengoplosan dan kecurangan dalam distribusi beras menimbulkan kerugian hingga Rp 99 triliun.
Rabu, 16 Juli 2025 -
Tudingan Jokowi soal Agenda Besar di Balik Isu Ijazah Dianggap Tak Berdasar & Tendensius
Tudingan Jokowi bahwa ada agenda besar di balik isu ijazah palsu dan usulan pemakzulan Wapres Gibran tidak berdasar dan cenderung tendensius.
Rabu, 16 Juli 2025 -
Jokowi Curiga Ada Agenda Besar di Balik Kasus Ijazah Palsu, PDIP: Rakyat Tak Butuh Keluh Kesah
Aria Bima memaklumi pernyataan Jokowi yang menyebut ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu hingga pemakzulan wapres.
Selasa, 15 Juli 2025 -
Elite PDIP Kritik Putusan MK Pisahkan Pemilu: Embrio Feodal Mulai Muncul
Komarudin menilai, keputusan itu tidak hanya melampaui kewenangan MK, tetapi juga berpotensi memunculkan kembali benih-benih sistem feodal.
Selasa, 15 Juli 2025 -
Ketua DPR Minta Kasus Kematian Diplomat Kemlu Terus Diusut Sampai Pelaku Terungkap
Puan menyebut bahwa proses tersebut membutuhkan waktu. Dia berharap agar pelakunya bisa diketahui.
Selasa, 15 Juli 2025 -
Puan Sebut Semua Parpol Sepakat Putusan MK Pisahkan Pemilu Melanggar UUD
Seluruh parpol di parlemen sepakat bahwa putusan MK ang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah bertentangan dengan UUD.
Selasa, 15 Juli 2025 -
Soal Beras Oplosan, Puan Maharani: Diproses Hukum! Jangan Sampai Merugikan Rakyat
Ketua DPR Puan Maharani meminta agar kasus beras oplosan diproses secara hukum.
Selasa, 15 Juli 2025 -
Komisi III DPR Sebut RUU KUHAP Masih Bisa Berubah Sebelum Diparipurnakan
DPR mempersilakan masyarakat untuk terus memberikan masukan atas Rancangan Undang-Undang KUHAP.
Selasa, 15 Juli 2025 -
RUU KUHAP Dikebut, Habiburokhman Tolak Temui Pendemo di Gerbang DPR
Alih-alih masuk, para pendemo menuntut agar para anggota dewan yang mereka nilai terburu-buru mengesahkan RUU KUHAP, justru keluar
Senin, 14 Juli 2025 -
Usulan Revisi KUHAP: Anggota TNI Pelaku Kekerasan Seksual Diadili di Peradilan Umum
Vonis ringan bagi pelaku kekerasan seksual dari unsur TNI jadi sorotan. LBH APIK desak revisi KUHAP agar pelaku diadili di peradilan umum
Senin, 14 Juli 2025 -
Dihapus DPR, Komnas Perempuan Tetap Usul Larangan MA Beri Vonis Lebih Berat di RUU KUHAP
Komnas Perempuan usulkan RUU KUHAP mengatur larangan MA menjatuhkan hukuman lebih berat dari putusan pengadilan tingkat sebelumnya atau judex facti.
Senin, 14 Juli 2025 -
Revisi KUHAP, Komnas Perempuan Usulkan Larangan Stereotipe Gender oleh Hakim di Persidangan
Komnas Perempuan mengusulkan agar RUU KUHAP mengatur larangan hakim menyampaikan pernyataan yang mengandung stereotipe gender dalam sidang.
Senin, 14 Juli 2025 -
DPR Minta KPK Tidak Khawatir Soal Impunitas Advokat di RUU KUHAP
Soedeson menjelaskan, secara prinsip, KUHAP merupakan hukum acara yang mengatur relasi antara negara dan warga negara dalam proses pidana.
Senin, 14 Juli 2025 -
Ketua MPR Temui Pimpinan Mahkamah Agung, Bahas Penyelesaian Kasus Hukum Lewat Mediasi
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, bersama jajaran pimpinan MPR mengunjungi Kantor Mahkamah Agung (MA) di Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Sabtu, 12 Juli 2025 -
Puan Minta Penyaluran Bansos Dievaluasi: Kalau Dipakai Judi Online, Itu Sudah Menyimpang!
Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos)
Jumat, 11 Juli 2025 -
Penerima Bansos Main Judi Online hingga Danai Terorisme, Anggota DPR: Khianati Amanah Rakyat
Menurut data PPATK, terdapat 571.410 NIK penerima bansos yang terindikasi digunakan dalam aktivitas judi online.
Jumat, 11 Juli 2025 -
Habiburokhman Bantah RUU KUHAP Minim Partisipasi: Kami atau Mereka yang Omong Kosong?
Habiburokhman membantah anggapan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) minim partisipasi publik.
Jumat, 11 Juli 2025 -
DPR Hapus Ketentuan di RUU KUHAP terkait Larangan MA Beri Vonis Lebih Berat
Panja RUU KUHAP menghapus ketentuan melarang MA menjatuhkan hukuman lebih berat dari putusan pengadilan tingkat sebelumnya atau judex facti.
Jumat, 11 Juli 2025
