Tudingan Jokowi soal Agenda Besar di Balik Isu Ijazah Dianggap Tak Berdasar & Tendensius

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi bahwa ada agenda besar di balik isu ijazah palsu dan usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak berdasar dan cenderung tendensius.

"Tak mendasar dan tendensius," kata Jamiluddin dalam keterangannya, Rabu (16/7/2025).

Baca juga: Kubu Roy Suryo Ngotot Bukti Tak Valid, Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah Asli di Persidangan

Menurut Jamiluddin, ada dua pertimbangan utama yang menguatkan pandangannya itu. 

Pertama, persoalan ijazah palsu sudah muncul saat Jokowi masih presiden. 

Pada saat itu, kata dia, kekuatan politik Jokowi sangat besar sehingga banyak elemen masyarakat yang tak bisa bersuara. 

"Setelah Jokowi lengser, elemen yang mempersoalkan ijazah palsu tidak berubah. Pemainnya tetap Roy Suryo dan kawan-kawannya. Mereka ini tetap konsisten dengan keyakinannya terkait ijazah Jokowi," ujar Jamiluddin.

Lagi pula, Jamiluddin menegaskan belum terlihat ada kekuatan besar yang ikut mendorong isu tersebut hingga saat ini.

"Kalau ada penggelembungan kekuatan yang muncul, barulah ada indikasi ada kekuatan besar yang akan merusak reputasi Jokowi. Tetapi nyatanya, hanya kelompok masyarakat yang itu-itu saja yang terus mempersoalkan ijazah Jokowi," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Curiga Ada Agenda Besar di Balik Kasus Ijazah Palsu, PDIP: Rakyat Tak Butuh Keluh Kesah

Dia juga menilai bahwa dukungan yang belakangan muncul hanyalah bentuk solidaritas terhadap konsistensi kelompok tersebut, bukan bagian dari skenario besar untuk menjatuhkan reputasi Jokowi.

Lebih lanjut, Jamiluddin juga merespons usulan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. 

Menurut dia, tudingan adanya kekuatan besar di balik gerakan tersebut juga tidak beralasan.

"Sebagai purnawirawan yang sudah sepuh umumnya sudah tidak punya ambisi politik lagi. Mereka ini hanya ingin bangsa dan negara ini berjalan dalam koridor hukum," ungkapnya.

Menurutnya, para purnawirawan lebih menempatkan masa depan bangsa sebagai prioritas utama, sehingga sekecil apa pun ancaman terhadap masa depan negara akan mereka sikapi dengan serius.

"Para purnawirawan juga elemen masyarakat yang punya integritas. Karena itu, mereka tidak akan mudah diperalat oleh pihak mana pun. Karena itu, kalau Jokowi menuding ada kekuatan besar dibalik usulan pemakzulan Gibran, berarti Jokowi tak memahami dan meremehkan integritas purnawirawan terhadap bangsa dan negara," tutur Jamiluddin.

Bagi purnawirawan, menurut Jamiluddin, sekecil apapun yang dapat menyuramkan bangsa dan negara tentulah akan mereka lawan.