Pendidikan GO
Chaerul Umam
Artikel
-
200 Siswa di NTT Keracunan MBG, Pimpinan DPR Minta BGN Perketat Supervisi
KLB 200 siswa SMPN 8 Kota Kupang NTT keracunan usai makan MBG, DPR minta BGN perkuat sistem pengawasan di lapangan.
Senin, 28 Juli 2025 -
Roy Suryo Bukan Lagi Kader, Hinca Minta Demokrat Tak Diseret dalam Polemik Ijazah Jokowi
Sekjen Partai Demokrat periode 2015–2020 mengetahui dengan jelas riwayat hubungan Roy Suryo dengan partai.
Senin, 28 Juli 2025 -
'Orang Besar' Dituding Jadi Dalang Polemik Ijazah Palsu, Demokrat: Pak Jokowi Mulai Berinsinuasi
Yan juga merespons adanya tudingan partai biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat, di balik polemik ijazah palsu Jokowi.
Senin, 28 Juli 2025 -
Pimpinan Komisi I DPR Berharap Konflik Thailand dengan Kamboja segera Mereda Demi Stabilitas ASEAN
DPR berharap konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja yang dipicu sengketa wilayah di sekitar kuil suci Preah Vihear, segera mereda.
Minggu, 27 Juli 2025 -
Dekopin: Gerakan Koperasi Kunci Kemandirian Bangsa, Saatnya Bangkit dari Desa
Priskhianto, menegaskan pentingnya koperasi sebagai pilar kemandirian ekonomi bangsa.
Minggu, 27 Juli 2025 -
Lewat Mekanisme ASEAN, Pemerintah Indonesia Diminta Aktif Dorong Perdamaian Thailand-Kamboja
DPR menyerukan agar konflik bersenjata yang meletus antara Thailand dan Kamboja, segera diselesaikan melalui mekanisme ASEAN.
Minggu, 27 Juli 2025 -
Lucius Karus Soroti Nasib RUU PPRT yang Tak Kunjung Disahkan DPR
Peneliti Formappi Lucius Karus, menyoroti nasib RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), yang tak kunjung disahkan DPR RI.
Minggu, 27 Juli 2025 -
Respons DPR Soal KPK Kritik Aturan Praperadilan di RKUHAP Hambat Penanganan Perkara Korupsi
Soedeson Tandra, angkat bicara terkait kritik yang menyebut bahwa pengaturan praperadilan dalam RKUHP bisa menghambat proses sidang pokok perkara.
Sabtu, 26 Juli 2025 -
Komisi III Jawab KPK Soal Izin Penyitaan dari Pengadilan dalam RKUHAP: Demi Negara Hukum yang Tertib
Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menanggapi kritik terhadap draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).
Sabtu, 26 Juli 2025 -
Komisi III DPR Pastikan Terbuka Jika KPK Ingin Bahas RKUHAP
Komisi III DPR RI memastikan terbuka, jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin memberi masukan terhadap RKUHP.
Jumat, 25 Juli 2025 -
Peneliti IDCI: Kedaulatan Digital Harus Jadi Bagian Integral Wawasan Nusantara
Dalam era modern, pemahaman tentang kedaulatan negara harus meluas hingga mencakup ranah digital.
Jumat, 25 Juli 2025 -
Presiden Prabowo Serahkan Penghargaan untuk 5 Pesantren Salafiyah Transformatif di Harlah ke-27 PKB
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan penghargaan kepada lima pesantren salafiyah transformatif di Indonesia.
Jumat, 25 Juli 2025 -
KPK Sampaikan 17 Poin Kritis RKUHAP, Komisi III DPR Bantah Upaya Lemahkan KPK
Habiburokhman juga menanggapi berbagai kritik dan kekhawatiran publik yang menilai RUU KUHAP berpotensi menggerus kewenangan KPK.
Jumat, 25 Juli 2025 -
Komisi III DPR Desak Polisi Putus Rantai Kekerasan Anak Usai Kasus Bullying di Blitar
DPR minta Polisi tuntaskan aksi bullying saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Blitar.
Jumat, 25 Juli 2025 -
Kongres PDIP Digelar Agustus? Begini Jawaban Puan Maharani
Saat dikonfirmasi kembali soal jadwal Kongres PDIP, Puan masih enggan menjawab.
Kamis, 24 Juli 2025 -
IDCI Dorong Strategi Nasional dalam Perjanjian Transfer Data Pribadi Indonesia-AS
kesepakatan ini sebagai langkah krusial untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah perdagangan digital global.
Kamis, 24 Juli 2025 -
Pimpinan DPR Terima Surat dari Komisi III Terkait Mahkamah Konstitusi, Puan Ungkap Isinya
DPR terima surat dari Komisi III terkait Mahkamah Konstitusi (MK) tapi Puan Maharani enggan merinci putusan MK yang dimaksud.
Kamis, 24 Juli 2025 -
Basuki Hadimuljono Surati DPR, Konsultasi Perubahan Rencana Induk IKN
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyurati DPR terkait permohonan konsultasi perubahan Rencana Induk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kamis, 24 Juli 2025 -
Rapat Paripurna DPR Sahkan 10 RUU Kabupaten/Kota Jadi Undang Undang, Ini Daftarnya
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan laporan hasil pembahasan oleh panitia kerja (panja) 10 RUU Kabupaten/Kota tersebut
Kamis, 24 Juli 2025 -
Cak Imin Usul Kepala Dipilih DPRD, Ketua Komisi II DPR Bilang Masih dalam Koridor Konstitusi
Kepala daerah dimaksud adalah gubernur, wali kota, dan bupati di seluruh Indonesia.
Kamis, 24 Juli 2025
