Gaikindo Minta Kaji Ulang Skema Pajak Emisi, Jangan Hanya Fokus ke Hybrid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aturan tentang pajak kendaraan berbasis emisi dinilai sudah berjalan sesuai ketentuan, namun implementasinya masih perlu kajian lebih luas agar adil bagi semua jenis teknologi otomotif.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) mencakup mekanisme insentif untuk penurunan emisi sudah berjalan.

"Itu sudah jalan. Baca di PP 73 sudah ada, itu berubah dari PPnBM berdasarkan cc, kemudian diubah menjadi emisi menggunakan kajian. Kalau PP 73 diberlakukan itu emisi akan turun," jelas Kukuh kepada Wartawan di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Menurutnya, penerapan pajak berbasis emisi jangan hanya menitikberatkan pada kendaraan hybrid. Kukuh menyebut, mesin pembakaran internal (ICE) juga memiliki potensi untuk menekan emisi apabila dikombinasikan dengan energi terbarukan.

"Di situ lah yang harus dikaji menyeluruh. Kayak sekarang ada ICE, bukan berarti ICE tidak bisa menekan emisi. Misalkan pakai renewable energy dengan etanol. Misal etanol 85 emisinya rendah. Simultan efeknya juga gede," ungkapnya.

Kukuh menerangkan, pemanfaatan etanol tidak hanya berdampak pada penurunan emisi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi sektor lain, termasuk pertanian.

Baca juga: Pemerintah Pertimbangkan Opsi Pengurangan BBN untuk Kurangi Beban Pajak Kendaraan 40 Persen

"Kalau pakai etanol, petani tebu dan tapioka dapat manfaat. Kalau itu dikombinasikan dengan hybrid, luar biasa kan," tuturnya.