Insentif Impor EV Tak Perlu Diperpanjang, Indonesia Harus Geser Fokus ke Produksi Lokal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guna menarik investasi kendaraan ramah lingkungan, pemerintah memberikan insentif impor kendaraan listrik Battery Electric Vehicle (BEV) bagi automaker yang tertarik.

Akhir 2025 menjadi tenggat waktu berlakunya insentif impor CBU mobil listrik. Hal ini mengingat belum adanya kabar pembahasan mengenai perpanjangan aturan tersebut.

Pengamat Otomotif dan Peneliti LPEM FEB UI Riyanto menyampaikan fase insentif impor yang berlangsung sejak akhir 2022 telah meningkatkan penjualan EV di Indonesia secara signifikan.

Baca juga: Generasi Muda Punya Peran Penting Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik, Ini Alasannya

Penjualan kendaraan listrik yang ikut program insentif jauh lebih tinggi dibanding yang tidak. Ini menunjukkan pasar domestik sudah mulai mengenal dan menerima EV. 

"Sejak September/Oktober 2022 itu, kalau kita perhatikan penjualan bulanan mobil kendaraan listrik itu luar biasa meningkatnya dan biasanya setiap Januari, karena ini PPnBM ditanggung pemerintah, PPN-nya juga sebagian di tanggung pemerintah," kata Riyanto dalam acara diskusi Forum Wartawan Industri 'Polemik Insentif BEV Impor', Gedung Kementerian Perindustrian, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).

Insentif disebut dilihat Riyanto sebagai fase “nyicip pasar” yang dimaksudkan agar konsumen bisa menilai kendaraan sebelum produksi massal di dalam negeri ditingkatkan.

Menurutnya, sejak fase percobaan ini, konsumen sudah bisa meraba dan memahami kecenderungan mereka dalam memilih kendaraan.

Baca juga: Salah Satunya Atto 2, Dua Mobil Baru BYD Akan Diniagakan di Indonesia, Ini Bocorannya

Langkah ini sekaligus menjadi dorongan untuk memprioritaskan produksi EV lokal, agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pusat produksi kendaraan listrik, sekaligus memperkuat industri otomotif nasional.

"Sebenarnya harusnya memang, sudah harus 2025 berakhir nyicipnya. Sudah dikasih waktu, sudah kelihatan nih pasarnya, sudah bisa meraba. Kalau ngga salah, ngetes pasar juga ini. Bagaimana konsumen Indonesia dalam memilih kendaraan, kecenderungannya seperti apa, sudah terlihat," jelasnya. 

Jika Indonesia terlalu banyak impor ditakutkan dapat mengganggu produksi dalam negeri. Padahal target pemerintah adalah menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai pasar, tetapi juga pusat produksi kendaraan listrik, sekaligus menciptakan efek pengganda tenaga kerja dan memperkuat industri otomotif nasional.

Sejak 2019 hingga Juni 2025, populasi BEV di Indonesia mencapai 107.000 unit. Apabila digabung dengan hybrid serta plug-in hybrid, jumlah LCEV sudah mencapai 261.000 unit atau sekitar 18 persen dari total target 20 persen.

Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa pengembangan LCEV (Low Carbon Emission Vehicle) dan hybrid di Indonesia berhasil menurunkan emisi CO2 secara signifikan.

Dari 2021 hingga pertengahan 2025, penjualan LCEV dan hybrid mampu mengurangi hampir 10 persen emisi jika dibandingkan dengan skenario tanpa kendaraan listrik atau hybrid (baseline ICE). 

Meski LCEV berbasis listrik tidak mengeluarkan emisi dari knalpot, penggunaan listrik tetap menghasilkan emisi, sehingga pengurangan efektifnya sekitar 7 persen (well to wheel).

Secara kumulatif, kontribusi terbesar terhadap penurunan emisi justru datang dari hybrid karena volumenya lebih besar, meski pada 2025 populasi LCEV mulai memberikan kontribusi signifikan, yakni 54 persen dari penurunan emisi pada tahun tersebut.