Insentif Impor EV Tak Perlu Diperpanjang, Indonesia Harus Geser Fokus ke Produksi Lokal
fase insentif impor yang berlangsung sejak akhir 2022 telah meningkatkan penjualan EV di Indonesia secara signifikan
Hal ini menunjukkan bahwa fase percobaan impor sekaligus mendorong konsumen untuk beralih ke kendaraan listrik dan hybrid, sekaligus menyiapkan pasar untuk produksi lokal yang lebih luas.
Namun demikian, dampak ekonomi dari impor kendaraan listrik hanya terasa pada sektor perdagangan, tanpa multiplier efek yang tinggi bagi industri dalam negeri.
Pasalnya, bagi perusahaan yang sudah membangun pabrik dengan kapasitas tinggi, utilisasi pabrik dipastikan akan menurun dan tidak optimal.
Selain itu, target produksi kendaraan dalam negeri sebesar 400.000 unit juga berisiko tidak tercapai jika insentif impor terus diberikan. Hal ini membuat investor yang sudah menanamkan modal merasa tidak adil dan kebijakan menjadi tidak konsisten.
"Ini menyangkut kredibilitas kebijakan. Harusnya, tujuan awal, menjadi pusat produksi, bukan menjadi pasar saja tentu bisa tertunda," imbuhnya
Pemerintah dinilai seharusnya mendorong Indonesia menjadi pusat produksi, bukan sekadar pasar, sehingga penting untuk menghitung untung rugi program insentif impor secara jelas.
Dengan adanya insentif diakui dari sisi konsumen, ada keuntungan berupa harga lebih murah dan kepuasan, sementara produsen juga mendapatkan surplus. Namun, dampak terhadap industri komponen dan fiskal harus diperhitungkan agar kebijakan tetap adil dan proporsional.
Kini Ojol Rekam Kejahatan Dapat Rp500 Ribu dari Polisi, Bagaimana Caranya? |
![]() |
---|
GIAMM: Perhitungan TKDN EV Terlalu Gampang, Dorong Insentif Berdasarkan Lokalisasi Nyata |
![]() |
---|
Ekspansi, Jaringan SPKLU Terra Charge Tembus 250 Lokasi |
![]() |
---|
Indonesia Tetap Menarik untuk Investasi Otomotif Meski Insentif EV Disetop |
![]() |
---|
Insentif Mobil Listrik Dihapus Tahun Depan, Harga Jual EV Bisa 30 Persen Lebih Mahal |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.