Waketum Kadin Minta Menkeu Purbaya Kucurkan Insentif untuk Industri Pengolahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin, meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bisa menghadirkan insentif bagi industri pengolahan.

Ia berharap adanya kebijakan fiskal yang lebih pro-growth dengan mendorong insentif bagi industri pengolahan.

Kebijakan fiskal yang lebih pro-growth itu seperti keringanan pajak, pembiayaan yang lebih terjangkau, maupun stimulus investasi.

"Selain itu, harmonisasi tarif dan bea masuk juga perlu ditata agar industri dalam negeri lebih kompetitif," kata Saleh, Selasa (9/9/2025).

Ia sendiri menilai reshuffle atau perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ini sebagai bagian dari dinamika politik.

Selain itu, reshuffle kabinet juga dipandang sebagai kebutuhan penyesuaian strategi pemerintah dalam menjawab tantangan ekonomi nasional maupun global.

Ia menyebut pergantian kabinet merupakan hak pregroratif Presiden Prabowo Subianto.

"Selama transisi ini yang terpenting adalah konsistensi arah kebijakan fiskal dan keberlanjutan program yang sudah berjalan agar dunia usaha tidak menghadapi ketidakpastian yang berlebihan," ujar Saleh.

Baca juga: Pimpinan DPR Harap Menkeu Baru Segera Dapat Kepercayaan Publik dan Pasar

Ia optimistis reshuffle ini dapat membawa energi baru dan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dengan kebijakan sektor riil.

Dengan ditunjuknya Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru, ia berharap akan ada penajaman prioritas dalam menjaga stabilitas makro.

"Sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja," ucap Saleh.

Selain itu, ia mengatakan reformasi struktural yang paling mendesak adalah perbaikan sistem perpajakan agar lebih adil, sederhana, dan mendorong kepatuhan sukarela.

Kemudian, efisiensi belanja negara perlu diperkuat dengan fokus pada belanja produktif, terutama untuk infrastruktur, pendidikan vokasi, dan riset industri.

Baca juga: Menkeu Purbaya Sebut Defisit APBN Tidak Otomatis Picu Inflasi

"Reformasi birokrasi dalam pengelolaan APBN juga penting untuk memastikan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha," kata Saleh.

Ia turut menyarankan agar Purbaya dapat melakukan komunikasi yang terbuka, rutin, dan berbasis data.

Forum dialog antara Kementerian Keuangan dengan asosiasi pelaku industri, baik bersama Kadin maupun Apindo, disebut harus diperkuat, sehingga aspirasi dunia usaha dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan.

"Dengan demikian, setiap kebijakan fiskal yang diambil dapat lebih tepat sasaran, mengurangi potensi distorsi, dan meningkatkan kepercayaan pelaku industri," ujar Saleh.