Ombudsman Dorong PLN Riau-Kepri Beri Pelayanan Listrik hingga Desa Terpencil
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi ramah lingkungan.
TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU — Ombudsman RI Perwakilan Riau bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau menggelar Diskusi Publik bertema “Mewujudkan Pelayanan Publik Prima pada Sektor Ketenagalistrikan”.
Acara ini berlangsung di Kantor PLN UID Riau dan Kepri, Jalan Musyawarah, Pekanbaru, Kamis (2/10/2025) pagi.
Baca juga: Legislator PKB Dorong Pemerintah Optimalkan Potensi Bisnis Pergantian Baterai Mobil Listrik
Anggota Ombudsman RI, Dr. Hery Susanto menyampaikan apresiasi atas upaya PLN yang terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah yang belum sepenuhnya teraliri listrik.
“PLN ini termasuk yang menyesuaikan dengan peradaban kekinian. Kalau bisa, listrik harus benar-benar masuk ke rumah warga di desa. Apalagi di Riau masih banyak desa berada di kawasan hutan. Untuk daerah yang sulit dijangkau, energi terbarukan bisa menjadi solusi,” ujar Heri.
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi ramah lingkungan, termasuk kendaraan listrik.
Menurutnya, penyediaan infrastruktur seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) harus dibarengi dengan literasi yang memadai.
“PLN harus memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat agar transisi energi berjalan efektif,” tegas Heri.
Heri menambahkan, tantangan terbesar dalam pemerataan listrik berada di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). Banyak desa yang listriknya baru sampai kantor desa, namun belum menjangkau rumah warga.
“Rasio elektrifikasi nasional ditargetkan 100 persen, tapi faktanya masih ada daerah yang tertinggal. Jangan sampai hanya berhenti di data, harus ada kolaborasi nyata dari PLN bersama pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, General Manager PLN UID Riau dan Kepri, Joni, menegaskan komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan prinsip kepastian, kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas.
Baca juga: Fenomena Langka Hujan Es Guyur Lampung Barat, Atap Rumah Rusak dan Listrik Padam
“PLN terus bertransformasi dari layanan manual ke digitalisasi. Melalui aplikasi PLN Mobile, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan seperti pengaduan, penyambungan baru, hingga informasi lokasi SPKLU. Bahkan ada fitur trip planner untuk pengguna kendaraan listrik agar bisa merencanakan perjalanan dengan nyaman,” jelas Joni.
Kepala Ombudsman RI Riau, Bambang Pratama, menambahkan bahwa Ombudsman telah bersinergi dengan PLN untuk mengawasi pelayanan publik, dari berbagai masalah hingga perbaikan yang dicapai seperti dengan saat ini.
“Kedepan, kami berharap PLN dapat bertransformasi dari layanan tatap muka ke latanan digitalisasi semangkin mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan sehingga semangkin meningkatkan kualiatas pelayanan PLN kepada masyarakat. Posisi kami (Ombudsman) sebagai pengawas adalah memastikan kepercayaan masyarakat terjaga, dengan penyelesaian masalah yang baik dan santun,” kata Bambang.
Diskusi publik ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara Ombudsman, PLN, dan masyarakat, demi terciptanya pelayanan kelistrikan yang lebih merata, modern, dan berkeadilan.
PLN Buka Lowongan Kerja bagi Lulusan D3 sampai S2, Pendaftaran Dibuka 1 Oktober 2025 |
![]() |
---|
Ombudsman RI: Sejak Januari 2025 Terdapat 34 Kasus Luar Biasa Terkait MBG, Ribuan Siswa Keracunan |
![]() |
---|
Ombudsman RI Identifikasi Potensi Afiliasi Politik dalam Program MBG |
![]() |
---|
Marak Siswa Keracunan MBG, Ombudsman Minta SPPG Baru Setop Produksi Makanan ke Sekolah |
![]() |
---|
Daftar Tarif Listrik PLN Terbaru Oktober-Desember 2025, Simak Rincian per kWh |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.