Dihadiri Para Tokoh Lintas Partai, Bamsoet Luncurkan Tiga Buku Baru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dihadiri banyak tokoh lintas partai, mulai dari Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPR RI, Pimpinan DPD RI hingga anggota Kabinet Merah Putih, Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, meluncurkan tiga buku terbarunya secara bersamaan di Parle Restaurant, Senayan Park, Jakarta.

Acara ini menjadi momentum penting yang memperlihatkan konsistensinya dalam melahirkan karya reflektif tentang demokrasi, hukum, dan perjalanan kebangsaan di tengah derasnya arus perubahan politik nasional maupun global.

Tiga buku tersebut berjudul "Amendemen ke-5 Konstitusi: Menata Ulang Sistem Ketatanegaraan", "Politik, Pers, dan Jejak Langkah Kebangsaan: Catatan Personal dalam Arus Perubahan", serta "Evaluasi Kritis Pemilihan Umum Langsung: Nomor Piro, Wani Piro – Revitalisasi Ketetapan MPR". Dengan terbitnya tiga judul ini, total karya tulis Bamsoet mencapai 37 buku.

“Buku bagi saya adalah instrumen perjuangan gagasan. Menulis adalah cara membuka ruang dialog publik agar bangsa tidak kehilangan arah dalam menata sistem ketatanegaraan, memperkuat demokrasi, dan menjaga persatuan,” ujar Bamsoet saat peluncuran buku yang dihadiri sejumlah tokoh lintas bidang, mulai dari politikus, akademisi, hingga jurnalis di Parle Restoran Jakarta, Jumat malam (3/10/2025).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan, buku pertama berjudul "Amendemen ke-5 Konstitusi: Menata Ulang Sistem Ketatanegaraan", lahir dari refleksi atas lebih dari dua dekade perjalanan demokrasi pasca Reformasi. Empat kali amendemen UUD 1945 dinilai telah memperkuat demokratisasi, namun masih menyisakan ketimpangan antara idealitas dan realitas. 

Bamsoet menawarkan lima gagasan pokok. Wakil Presiden dipilih MPR atas usulan Presiden terpilih untuk mencegah politik transaksional; PPHN (Pokok-pokok Haluan Negara) ditetapkan MPR sebagai peta jalan pembangunan; pembentukan Mahkamah Etika Nasional; revisi Pasal 33 UUD 1945 agar sesuai dengan ekonomi digital serta masuknya ruang udara dikuasai negara dan pembentukan Angkatan (matra) keempat Cyber; serta penguatan asas gotong royong sebagai basis pembangunan ekonomi.

“Konstitusi itu harus hidup. Ia tidak boleh kaku dan tetap berpijak pada Pancasila. Amendemen adalah jalan agar konstitusi tetap relevan dengan zamannya,” tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, buku kedua "Politik, Pers, dan Jejak Langkah Kebangsaan: Catatan Personal dalam Arus Perubahan", lebih bernuansa personal. Mengisahkan perjalanan hidupnya dari seorang wartawan Harian Prioritas, Majalah Vista, dan Info Bisnis, hingga bertransformasi menjadi politisi. Ia menyingkap dilema jurnalisme di era Orde Baru, perlawanan senyap terhadap oligarki, hingga transformasinya di parlemen sebagai anggota Komisi III DPR, Ketua DPR, dan Ketua MPR.

“Saya menulis bukan untuk mengagungkan diri, tetapi untuk merekam jejak. Termasuk luka dan kegagalan. Jalan politik itu sunyi, penuh risiko, tetapi sekaligus sarat tanggung jawab. Generasi muda harus tahu kenyataan ini agar lebih siap menghadapi tantangan demokrasi,” kata Bamsoet.

Dosen tetap Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, Universitas Borobudur dan Universitas Jayabaya ini menambahkan, buku ketiga bertajuk “Evaluasi Kritis Pemilihan Umum Langsung: Nomor Piro, Wani Piro – Revitalisasi Ketetapan MPR”, merupakan pengembangan dari tesis akademiknya di Universitas Jayabaya. Mengulas problematika Pemilu langsung yang dinilai menelan biaya tinggi, sarat politik uang, dan kerap melahirkan pemimpin yang kurang kapabel.

Istilah “NPWP atau Nomor Piro, Wani Piro” digunakan sebagai gambaran praktik politik transaksional yang mencemari demokrasi Indonesia. Buku ini merupakan Evaluasi Kritis atas Sistem Pemilihan Umum yang semakin Brutal dan Mahal.

Baca juga: Ketua Dewan Pembina IMI Bamsoet: IMX 2025 Tunjukkan Kreativitas Anak Bangsa ke Panggung Dunia

Buku ini lahir dari keprihatinan terhadap praktik Pemilu langsung yang kebablasan, transaksional dan hanya melahirkan pemimpin tanpa kapabilitas, kapasitas dan integritas. Karena hanya mengandalkan Isi Tas. Dalam buku tersebut, Bamsoet juga menekankan pentingnya revitalisasi Tap MPR agar kembali menjadi instrumen hukum dan politik yang mampu memberikan arah kebijakan negara secara konsisten.

“Kepemimpinan tidak semata soal keputusan, melainkan juga keberanian merawat ide dan gagasan. Saya percaya bahwa ide yang dituliskan akan lebih abadi daripada sekadar pidato. Buku bisa memberi bekal untuk generasi mendatang dalam melanjutkan estafet perjuangan bangsa,” pungkas Bamsoet. 

Hadir antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan Akbar Supratman, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Bobby Adhityo Rizaldi, Anggota DPR RI Robert Kardinal (Golkar), Aboe Bakar Al-Habsyi (PKS), Donny Ukon (PDIP), Widya Murad (PAN), Mantan Ketua DPR RI Agung Laksono dan Setya Novanto, Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Sarif Cicip Sutarjo, tokoh PAN Sutrisno Bachir, Mantan Menteri Perindustrian MS. Hidayat, Pengusaha James Riady, para pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI), PB Tarung Derajat, DPP Perikhsa, PB Perbakin dan banyak lagi. 

Baca juga: Bamsoet Sebut Inisiatif Baru dan Stimulus Ekonomi Dibutuhkan untuk Reduksi Kompleksitas Masalah