Menteri LH: 3,3 Juta Hektare Gambut Rusak Akibat Drainase Hingga Pembukaan Lahan dengan Api 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Indonesia memiliki 13,36 juta hektare lahan gambut dengan cadangan karbon mencapai 57 gigaton. 

Namun, lebih dari 3,3 juta hektare di antaranya telah mengalami kerusakan akibat drainase, konversi lahan, dan praktik pembukaan lahan dengan api. 

Data 2018–2023 menunjukkan adanya perbaikan kualitas pada 3,07 juta hektare lahan gambut.

Meski 2,50 juta hektare menurun, dan sisanya sekitar 18,72 juta hektare tetap stabil. 

"Keberhasilan pemulihan di dalam konsesi perlu diperluas ke luar konsesi. Tantangan terbesar justru ada di area yang tidak terikat kewajiban hukum, sehingga lebih rentan terhadap degradasi," ujar Hanif melalui keterangan tertulis, Jumat (3/10/2025).

Hal itu disampaikan Hanif dalam pembukaan Forum Kolaborasi Pemulihan Ekosistem Gambut dan Mangrove tahun 2025 yang diselenggarakan di Jakarta.

Dirinya mengatakan Pemerintah berupaya menjaga dan memulihkan ekosistem lahan basah Indonesia, khususnya gambut dan mangrove.

Sejak 2015, Hanif mengatakan KLH telah mengembangkan Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di 332 desa. 

Hasilnya, hanya tiga desa yang masih mengalami kebakaran berulang. 

Pendekatan berbasis masyarakat dengan strategi 3R (Rewetting, Revegetasi, Revitalisasi) terbukti efektif mencegah kebakaran sekaligus membuka peluang ekonomi baru.  

Selain gambut, Indonesia juga memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia, yakni 3,44 juta hektare. 

Namun, sekitar 769 ribu hektare di antaranya dalam kondisi terdegradasi. 

Pemerintah telah memulihkan lebih dari 85 ribu hektare mangrove sejak 2020, ditambah kontribusi internasional dan CSR perusahaan sekitar 14 ribu hektare. 

Untuk memperkuat upaya ini, KLH/BPLH meluncurkan Program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) yang menempatkan masyarakat pesisir sebagai ujung tombak pemulihan. Pemerintah juga menyiapkan peta jalan, regulasi, serta inventarisasi lokasi prioritas untuk mempercepat pemulihan.  

Hanif Fasol menegaskan pentingnya kolaborasi pentahelix, yakni pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media dalam mendukung agenda pemulihan ekosistem. 

"Investasi dalam pemulihan bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga mengurangi risiko bisnis, memperkuat ekonomi lokal, dan membuka akses menuju sertifikasi karbon,” pungkasnya.

Secara keseluruhan, total desa yang menjadi sasaran intervensi pemulihan ekosistem gambut mencapai 2.354 desa di berbagai wilayah prioritas