Kawal Perlindungan Pekerja Ojol dalam Regulasi Nasional, Fraksi Golkar: Regulasinya Masih Tertinggal

Okto juga menyoroti praktik negara-negara ASEAN dalam mengatur industri ride-hailing. Brunei, Kamboja, dan Myanmar membatasi biaya sewa aplikasi maksimal 10–20 persen, sementara Indonesia menetapkan 15 persen dan 5 persen. 

"Namun Vietnam memilih menyerahkan tarif komisi pada mekanisme pasar, yakni 20–30 persen, dan Singapura sudah melangkah lebih jauh dengan mengatur pekerja platform,” jelasnya.

Dalam konteks Indonesia, ia menegaskan bahwa mitra pengemudi adalah faktor produksi utama di era ekonomi digital. 

"Formulasi biaya operasional kendaraan (BOK) tidak bisa lagi hanya melihat aspek jarak tempuh. Kita harus mengakui bahwa mitra mengeluarkan investasi mandiri untuk memiliki aset produksinya,” katanya. 

Karena itu, ia mengusulkan perhitungan tarif yang lebih dinamis dengan mempertimbangkan peak, off-peak, serta kondisi lapangan, termasuk surcharge.

Dia mengingatkan perlunya regulasi adaptif yang tidak sekadar formalistik. 

“Pemerintah tidak cukup hanya menetapkan batas tarif. Pemerintah harus mendefinisikan parameter, kondisi, dan mekanisme penghitungan tarif agar terjadi keseimbangan struktural antara pengemudi, pengguna, dan aplikator,” ujarnya.

Baca juga: Hadiri Akad Massal 26.000 Rumah Subsidi, Prabowo Duduk Diapit Ojol dan Buruh Pabrik

Ia menutup pemaparannya dengan menekankan bahwa formalisasi gig workers seharusnya fokus pada proteksi sosial, sekaligus mengakomodasi aspek surcharge pricing, platform fee, dan keselamatan, agar tercapai keadilan bagi semua pihak.