Pengamat Nilai Polri Berada di Garis Depan saat Tragedi Demo Ricuh Agustus 2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kebangsaan R. Haidar Alwi memberikan pandangan soal tragedi demo ricuh Agustus 2025.

Haidar Alwi adalah pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), seorang pengamat kebijakan publik, pengusaha, dan teknokrat. 

Dia adalah lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan pernah menempuh pendidikan di Amerika Serikat. 

Haidar dikenal vokal menyoroti isu-isu nasional.

Baca juga: Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan Melainkan Bukti Inklusivitas Reformasi

Menurutnya, tragedi demo ricuh kemarin menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia.

"Tragedi Agustus 2025 adalah salah satu ujian paling berat, di mana riak yang dipancarkan hampir berubah menjadi gelombang besar yang dapat mengguncang legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo," ucap Haidar dalam keterangan Minggu (28/9/2025).
 
Namun demikian, Haidar menilai bangsa Indonesia seringkali abai pada hal paling mendasar dalam perjalanan sejarahnya. 

Siapa yang benar-benar menjaga agar rumah besar bernama Indonesia tetap berdiri kokoh ketika badai datang.

"Pada saat krusial itulah Polri berdiri di garis depan, membendung arus kekacauan, menjaga agar api kemarahan tidak membakar habis fondasi negara, dan memastikan pemerintahan tetap berjalan tanpa kehilangan kendali," jelasnya.

Ironinya, bangsa ini justru melupakannya dan memilih narasi sempit yang mereduksi peran Polri menjadi sekadar gagal dikarenakan ada nyawa melayang.

Tak ada yang menafikan bahwa tewasnya seorang pengemudi ojek online adalah luka. 

Peristiwa itu tidak seharusnya terjadi.

"Tetapi apakah sebuah institusi yang menahan keruntuhan negara layak dihakimi hanya dari satu titik peristiwa, sementara ratusan titik berhasil dalam meredam amuk massa diabaikan begitu saja?" papar Haidar.

Dia berpandangan tak adil saat ribuan anggota Polri berjaga siang-malam, menghadang provokator hingga mempertaruhkan nyawa.

Akan tetapi disapu bersih oleh satu narasi bahwa mereka gagal.

"Di tengah kompleksitas tragedi yang melibatkan dugaan intervensi pihak eksternal, Polri justru dijadikan kambing hitam seolah-olah mereka penyebab, bukan penyelamat," tuturnya.

Alih-alih mengucapkan terima kasih, justru muncul tuntutan politik yang ingin mengganti Kapolri, bahkan wacana "reformasi Polri" yang berpotensi menempatkan kepolisian di bawah kementerian tertentu.

"Ini berpotensi bahaya, sebab sejarah sudah membuktikan, Polri yang dikungkung di bawah kementerian adalah Polri yang kehilangan independensinya, yang tidak lagi bisa berdiri tegak sebagai pengayom masyarakat, melainkan hanya menjadi kepanjangan tangan politik," urainya.

Tim Transformasi

Untuk informasi, Polri resmi membentuk tim transformasi reformasi Polri yang beranggotakan 52 orang sesuai dengan Surat Perintah (Sprin) Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 tertanggal 17 September 2025.

Dalam surat itu, Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana ditunjuk menjadi ketua tim tranformasi reformasi Polri.

Sementara, untuk wakilnya yakni Koorsahli Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak dan Karobindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Susilo Teguh Raharjo.

"Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan kepada staf dan jajarannya sebagai langkah responsibilitas dan akuntabilitas," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Senin (22/9/2025).

Trunoyudo mengatakan surat perintah tersebut merupakan tindak lanjut Polri untuk bekerja sama dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terkait melalui pendekatan sistematis.

Ia mengklaim tujuan pembentukan tim tersebut untuk mengelola transformasi institusi guna mencapai proses dan tujuan akselerasi transformasi Polri sesuai dengan harapan Masyarakat.

"Proses dan tujuan mendasar dan luas yang melibatkan seluruh satuan kerja dan wilayah berdasarkan visi strategis (Grand Strategy Polri 2025 -2045)" ungkapnya.

Adapun dalam surat tersebut, tim itu terdiri dari 52 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertugas sebagai pelindung dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menjadi penasihat dalam tim tersebut.