NU DKI dan Apmaki Dukung Langkah Pemerintah Pakai Produk dalam Negeri untuk MBG

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Wilayah Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) DKI Jakarta dan Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (Apmaki) mendukung penuh langkah pemerintah yang sudah memutuskan menggunakan produk dalam negeri untuk menjalankan program makan bergizi gratis (MBG).

RMI NU Jakarta dan Apmaki juga optimistis produk-produk dalam negeri mempunyai kualitas yang tidak kalah dengan produk impor.

Baca juga: Sempat Dibantah BGN, Surat Tutup Mulut jika Terjadi Keracunan MBG Terbukti di Banyumas

Hal ini disampaikan RMI NU Jakarta dan Apmaki dalam diskusi bertajuk 'Program MBG untuk Pesantren yang Halalan Thoyyiban' di Kantor NU DKI di TB Simatupang, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

"Mari kita gunakan barang lokal, yang sudah pasti sesuai standar SNI sehingga aman untuk kesehatan, juga memenuhi prinsip halal, karena industri lokal, kita pasti lebih bisa dipertanggungjawabkan," ujar Ketua RMI NU DKI KH Rakhmad Zailani Kiki dalam diskusi tersebut.

Baca juga: SPPG Karanglewas Kidul Banyumas Dihentikan Sementara, 115 Siswa Mulai TK hingga SMA Keracunan MBG

Menurut Kiai Rakhmad, banyak dampak ekonomi ketika membeli atau menggunakan produk-produk dalam negeri untuk mendukung program MBG.

Salah satunya, kata dia, bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja karena semakin banyak industri yang melakukan produksi maka semakin banyak tenaga kerja yang di butuhkan.

"Pembelian produk-produk dalam negeri juga bisa meningkatkan pendapatan pajak negara, karna hasil penjualan ke dapur dapur MBG akan menyumbang pajak terutama dari PPN dan Pajak PPH 21 karyawan sekaligus mendatangkan pendapatan bagi negara dari sektor pajak," tandas Kiai Rakhmad.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Umum APMAKI, Ardy Susanto mengungkapkan bahwa industri-industri dalam negeri sudah mampu melakukan produksi alat masak dan makan serta wadah makan untuk program MBG.

Dia juga memastikan alat masak hingga wadah makan atau food tray dari industri dalam negeri sudah berstandar SNI.

"Kami, anggota APMAKI sudah mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan standart SNI, juga bersertifikat halal, dalam proses produksinya tidak menggunakan pelumas hewani. Itu adalah komitmen yang dapat kita pegang," tandas Ardy.

Ardy juga mengatakan Industri dalam negeri mampu memproduksi sekitar 82,9 juta pcs alat masak dan makan dalam waktu satu tahun untuk mendukung program MBG.

Menurut Ardy, produk lokal lebih tebal dan lebih kuat, karena memakai bahan dengan ketebalan dari 0,4-0,5 mm dengan berat antara 570 gram-680 gram.

"Sedangkan barang food tray impor memakai ketebalan bahan 0,3-0,38 mm dengan berat antara 420 gram-470 gram," tutur dia.

Selain itu, kata Ardy, ketersediaan spare part lebih terjamin ketika menggunakan food tray lokal.

 Apabila, kata dia, jika ingin membeli badan atau tutup tray saja bisa tersedia. Sementara kata dia, kalau produk import harus membeli lagi satu set dan tidak tersedia untuk spare part.

Ardy juga mengatakan produk food tray lokal menjamin keaslian bahan baku SUS 304 dengan sertifikat yang bisa ditunjukan dan bisa sesuai dengan SNI food tray yang baru terbit yaitu SNI 9369:2025.

Baca juga: Profil M Qodari, KSP yang Sebut 8.000 Lebih Dapur MBG Tak Miliki Sertifikat Higienis

Produk-produk lokal juga memenuhi syarat TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) dan mempunyai sertifkat halal sebagaimana diwajibkan oleh UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Lebih lanjut, Ardy mengatakan dirinya sependapat dengan Ketum RMI NU DKI KH Rakhmad Zailani Kiki soal dampak ekonomi penggunaan produk dalam negeri.

Selain bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, kata Ardy, penggunaan produk dalam negeri bisa meningkatkan investasi.

Menurut dia, makin banyak produksi maka makin banyak pembelian baik modal dan bahan baku yang akan dihasilkan sehingga akan menambah investasi di dalam negeri.

Selain itu, penggunaan produk dalam negeri bisa memajukan sektor industri kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia selama ini.

"Termasuk, terjadinya hilirisasi produk baja dari hulu, penyedia bahan baku, industri intermediate yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi dan industri hilir yang mengolah bahan baku setengah jadi menjadi barang jadi sehingga nilai 
tambah produk baja meningkat," pungkas Ardy.