Aturan Baru untuk Dapur MBG usai Keracunan Massal: Ada Chef Bersertifikat, Pegawai Wajib Lembur

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengumumkan beberapa aturan terbaru yang ditujukan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) imbas terjadinya ribuan kasus keracunan di beberapa wilayah.

Pertama, dapur MBG saat ini dilarang untuk memakai produk makanan pabrikan. Nanik menuturkan hal ini berdasarkan temuannya ketika maraknya penggunaan produk pabrikan saat libur Lebaran 2025 lalu, meski saat itu dia belum menjadi Wakil BGN.

Dia menegaskan pelarangan ini karena sebenarnya salah satu tujuan dibuatnya program MBG adalah untuk membangkitkan ekonomi rakyat.

"Selama ini, meski saya baru satu minggu (menjabat Wakil BGN) dan saya dihujani dengan berbagai persoalan. Saya sudah mengikuti, banyak disuguhkan produk-produk pabrikan."

"Kami akan menjalankan instruksi Presiden bahwa dapur MBG inilah untuk membangkitkan ekonomi lokal dan bukannya memperkaya konglomerat pemilik pabrik roti," jelasnya dalam acara Insight Session With BGN yang ditayangkan di YouTube BGN, Jumat (26/9/2025).

Namun, Nanik mengungkapkan ada toleransi terkait penggunaan susu kemasan yang masih diperbolehkan jika di daerah tersebut tidak ada peternakan sapi. Hanya saja, dia menegaskan toleransi ini bersifat sementara. 

Baca juga: Minimalkan Risiko Keracunan MBG, IDAI Usulkan Hidupkan Kantin Sekolah

Kedua, dapur MBG harus dipimpin juru masak atau chef bersertifikasi. Dia mengatakan nantinya akan ada dua chef yang akan berkolaborasi.

Adapun, satu chef merupakan perwakilan BGN, dan satunya merupakan perwakilan dari dapur MBG.

"Semua dapur SPPG harus dipimpin oleh chef yang bersertifikasi. Satu pimpinan chef itu nanti merupakan wakil dari BGN, tetapi pihak mitra harus menyiapkan chef sebagai pendamping di dapur," ujarnya.

Ketiga, para lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) harus begadang demi menjaga makanan MBG tetap bersih dan layak dikonsumsi oleh penerima.

Nanik menjelaskan, mereka diwajibkan tidur di dapur MBG demi menghindari makanan MBG basi.

SPPI merupakan program inisiatif dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mendukung program MBG. Para lulusan SPPI ini ditempatkan sebagai Kepala SPPG.

"Seluruh SDM-SDM SPPI, kami akan kembalikan jam kerja mereka untuk begadang dan harus menunggu dapur dari pemilihan bahan baku sampai distribusi (MBG)," kata Nanik.

Nanik menuturkan, aturan ini perlu digalakkan kembali karena para lulusan SPPI itu hanya datang di waktu-waktu tertentu saat ini.

Padahal, saat awal program MBG dilaksanakan, mereka selalu berada di dapur MBG hingga turut ikut dalam pendistribusian ke sekolah-sekolah.