YLKI Desak MBG Disetop Sementara Buntut Keracunan Massal: Evaluasi Menyeluruh!

TRIBUNNEWS.COM - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyarankan pemerintah bila perlu menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah kasus keracunan massal terjadi di berbagai daerah.

Menurut data Badan Gizi Nasional (BGN) hingga saat ini tercatat 5.080 anak menjadi korban keracunan dari menu MBG di sekolah, dari 46 kasus.

Data lain dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut jumlah penderita keracunan MBG mencapai 5.320 dari 55 kasus sampai 10 September 2025.

Ketua YLKI, Niti Emiliana menegaskan konsumen penerima manfaat MBG berhak mendapat keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

"Berbagai macam polemik MBG, YLKI menilai ini menjadi indikator ketidaksiapan pelaksanaan MBG," ungkap Niti kepada Tribunnews melalui pesan tertulis, Kamis (25/9/2025).

YLKI menegaskan pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus atau kerugian yang dialami oleh penerima manfaat.

"Bila perlu untuk dilakukan penghentian sementara program MBG untuk menjamin evaluasi perbaikan secara sempurna dan menyeluruh," tegasnya.

Niti mengatakan, jika tidak dilakukan evaluasi perbaikan secara serius dan komprehensif, maka MBG akan menjadi bom waktu bagi penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka kesakitan pada kasus keracunan.

YLKI mendesak perlu diadakannya pelatihan, standarisasi, dan jaminan baik higienitas.

Baik dari sarana prasarana dapur, sampai dengan persoalan kehalalan food tray (tempat makan) yang harus bisa dijamin keamanannya, 

"Bila terbukti food tray tersebut tidak terjamin kehalalannya, maka perlu ada penarikan dan penggantian alternatif untuk food tray," sambungnya.

Baca juga: Siswa SD di Pulogebang Jaktim Muntah Usai Santap MBG, Kepala SPPG Sebut Karena Aroma Kol

YLKI juga mendesak perlu adanya tenaga ahli gizi yang profesional dan terlatih untuk memastikan gizi yang seimbang sampai proses distribusi MBG.

"Sehingga makanan yang disajikan bisa terjamin kualitas dan gizinya untuk dikonsumsi," ungkapnya.

Niti menegaskan pemerintah, terutama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat standar dan jaminan keamanan pangan MBG yang merupakan hak mutlak penerima manfaat.

"YLKI mendorong perombakan sistem secara menyeluruh dari hulu hingga hilir memastikan keamanan pangan safe from farm to table serta audit standar dapur dan standar makanan MBG," pungkasnya.

Lebih dari 1.000 Anak di KBB Keracunan MBG

Salah satu kasus yang mendapat perhatian adalah kasus keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.

Hingga Kamis, 25 September 2025, sudah lebih dari 1.000 siswa yang menjadi korban keracunan MBG di KBB.

Data tersebut merupakan akumulasi dari dua kali peristiwa keracunan MBG. 

Keracunan MBG di Bandung Barat pertama kali terjadi dua hari lalu, pada Senin (22/9/2025) dengan korban 475 siswa di Kecamatan Cipongkor.

Rabu (24/9/2025) kejadian serupa kembali terjadi di dua kecamatan, Cipongkor dan Cihampelas.

Dari data sementara, ada 500 korban di Kecamatan Cipongkor dan 60 korban di Kecamatan Cihampelas.

Jika diakumulasikan, data akumulasi sementara menunjukkan ada 1.035 siswa yang menjadi korban keracunan MBG di Bandung Barat.

Para siswa di Cipongkor yang menjadi korban diduga keracunan dari menu makan ayam kecap.

Koordinator SPPG Bandung Barat, Gani Djunjunan mengatakan, selain temuan menu MBG tersebut, ada dugaan sajian MBG dimasak terlalu dini hingga menyebabkan makanan mulai basi.

"Dapur yang di Cipari memang memasaknya itu terlalu dini. Jadi ketika didistribusikan makanan sudah tidak bagus (tidak layak konsumsi)," kata Gani, Selasa (23/9/2025).

Gani mengungkapkan, SPPG penyedia sajian MBG yang menyebabkan lebih dari 360 siswa di Cipongkor keracunan itu telah diberhentikan sementara.

"Dapur SPPG Cipari itu akan berhenti operasional dahulu sampai ada hasil laboratorium. Kalau yang diproduksi hari kemarin itu 3.647 paket," tandasnya. 

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Erik S)