Beda Data Kasus Keracunan MBG: Istana Sebut 5.000 Korban, JPPI Temukan 6.452 Siswa

TRIBUNNEWS.COM - Perbedaan data terkait jumlah korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi antara pihak Istana, Badan Gizi Nasional (BGN), serta dua lembaga sipil yakni Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (Cisdi) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

Menurut pihak Istana, total jumlah korban keracunan MBG mencapai lebih dari 5.000 siswa.

Adapun data tersebut mengutip dari BGN, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) per 10 September 2025.

“(Data) dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” ujar Kepala Staf Presiden (KSP), Mohammad Qodari di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (22/9/2025).

Qodari menuturkan kasus keracunan terbanyak terjadi di Jawa Barat.

“Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” ucap dia.

Baca juga: Menu Mi Ayam MBG Diduga Picu Keracunan Massal 173 Siswa SMP di Rembang

Sementara, data berbeda justru diungkap oleh BGN yang datanya turut dikutip oleh Qodari. Pasalnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan total ada 4.711 kasus keracunan MBG.

“Jadi total catatan kami itu ada sekitar 4.711 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan,” ungkap Dadan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin.

Dari total tersebut, kasus keracunan tersebar di tiga wilayah besar di Indonesia yakni Wilayah I sebanyak 1.281 kasus, Wilayah II 2.606 kasus, dan Wilayah III menyumbang 824 kasus.

Temuan berbeda juga disampaikan oleh Cisdi di mana total keracunan MBG dari pertama kali peluncuran yakni 6 Januari 2025 hingga 19 September 2025 mencapai 5.626 kasus.

Dikutip dari laman Cisdi, angka tersebut berdasarkan pemantauan pemberitaan dan informasi resmi dari perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) di berbagai daerah.

Founder dan CEO Cisdi, Dian Saminarsih, menganggap masifnya kasus keracunan MBG menjadi wujud program ini dilaksanakan secara terburu-buru.

"Pangkal persoalan program makan bergizi gratis adalah ambisi pemerintah yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Demi mencapai target yang sangat masif itu, program MBG dilaksanakan secara terburu-buru sehingga kualitas tata kelola penyediaan makanan hingga distribusinya tidak tertata dengan baik," kata Diah pada Jumat (19/9/2025).

Diah mengatakan pihaknya menuntut pemerintah untuk melakukan moratorium dan mengevaluasi program MBG secara menyeluruh.

Selain itu, diperlukannya desain program MB yang berorientasi target, desentralistik, dan terintegrasi dengan sistem kesehatan hingga pembatasan penggunaan produk pangan ultra-proses tinggi gula, garam, dan lemak.