Program Makan Bergizi Gratis

Banyak Kasus Siswa Keracunan MBG, Komisi X DPR Minta BGN Membuka Diri, Harus Kolaborasi dengan Pemda

Tayang: Kamis, 25 September 2025 09:56 WIB

Penulis: Faryyanida Putwiliani

Editor: Pravitri Retno W

Banyak Kasus Siswa Keracunan MBG, Komisi X DPR Minta BGN Membuka Diri, Harus Kolaborasi dengan Pemda

Tribunjabar.id / Rahmat Kurniawan

KERACUNAN MBG - Korban keracunan menu MBG terus berdatangan di GOR Kecamatan Cipongkor Bandung Barat, Senin (22/9/2025). Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian menilai BGN harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan sekolah untuk mencegah kasus keracunan MBG.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus keracunan siswa di Kecamatan Cipongkor, Jawa Barat.

Data terbaru, lebih dari 1.000 siswa diduga menjadi korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Data tersebut merupakan akumulasi dari dua kali peristiwa keracunan MBG.

‎Meski begitu, status KLB tersebut belum akan diperluas ke seluruh Jawa Barat.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, fokus utama pemerintah saat ini adalah keselamatan para peserta didik.

‎"Yang paling penting anak-anak segera ditangani. Alhamdulillah semuanya sudah dirawat, mudah-mudahan bisa segera pulih," ujar Herman usai menghadiri Gebyar PKH 2025 di Bale Sawala Yudistira, Kabupaten Purwakarta, Rabu (24/9/2025).

Herman juga menekankan, insiden keracunan massal ini harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak.

Untuk mengatasi masalah keracunan MBG ini, Herman menyebut Pemprov Jawa Barat dan BGN akan melakukan penelusuran penyebab keracunan.

Evaluasi menyeluruh juga akan dilakukan agar keracunan MBG ini tak terulang lagi.

Untuk penetapan KLB, Herman menyebut saat ini masih dalam lingkup Bandung Barat saja.

Soal ditingkatkan atau tidaknya status KLB ini menjadi se-Jawa Barat, Herman mengaku masih belum.

Saat ini pihaknya masih melakukan evaluasi dan perbaikan secara komprehensif.

‎"Apakah KLB akan ditingkatkan se-Jawa Barat? Jawabannya belum. Ini masih dievaluasi. Keselamatan anak-anak nomor satu, setelah itu perbaikan harus dilakukan secara komprehensif," ucapnya.

‎Ia juga mengingatkan, meski MBG merupakan program nasional, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pelaksanaannya berjalan aman.

‎"Program ini harus sukses, tapi tidak boleh mengorbankan kesehatan anak-anak," ujar Herman.