Andi Widjajanto: Kerusuhan Agustus dan Berebut Pengaruh Presiden

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penasihat Senior LAB 45 Andi Widjajanto mengatakan, titik kritis pada kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada 25-31 Agustus 2025, tak terlepas dari adanya dugaan pertarungan elit yang terjadi.

Apalagi, kerusuhan yang berubah menjadi amok massa menyasar kepada personal-personal elit tertentu yang melambangkan DPR, serta melambangkan pemerintah seperti Sri Mulyani.

Andi Widjajanto juga menduga adanya upaya pengaruh global yang mencoba mengganggu Indonesia akibat keputusan bergabung dengan BRICS, serta perebutan kelompok pengaruh di sekeliling Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Andi Widjajanto saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Senin (16/9/2025).

“Mau tidak mau kemudian analisis lebih dalamnya harus mengkaji ini pertarungan elit untuk mendapatkan apa? yang saya pernah menyebutnya kalau secara global mungkin ada pertarungan elit karena ada kekhawatiran dari elit-elit global tertentu tentang arah kebijakan Indonesia ke depan apakah Indonesia yang kelihatan ke BRICS, Indonesia yang ke China, dan seterusnya,” kata Andi.

“Atau ada di level nasional, perebutan kelompok pengaruh di sekeliling Presiden untuk mendapatkan akses pengaruh yang lebih besar,” sambung dia.

Baca juga: Polda Sulsel Tetapkan 53 Tersangka Terkait Kerusuhan saat Unjuk Rasa, Ada Anak di Bawah Umur 

Tak hanya itu, eks Sekretaris Kabinet di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ini pun menduga adanya friksi yang ada di kepolisian akhirnya mengarah kepada isu pergantian Kapolri atau isu yang lebih besar tentang reformasi di Polri.

Menurutnya, hal ini mirip dengan peristiwa kasus 97-98 ketika titik kritisnya terjadi, terjadi amok tentang kerusuhan lalu akhirnya keberhasilan dari masa mahasiswa untuk menduduki di parlemen.

“Proses yang awal yang segera muncul itu memang pergantian elit, pergantian terutama di tubuh TNI, karena kemudian fokus utamanya adalah menjelaskan tentang ketidakberhasilan melakukan deteksi dini, kegagalan untuk melakukan pengamanan sampai kepada Protap, misalnya tentang pergerakan pasukan yang tidak diketahui oleh Presiden, dari hal-hal yang sifatnya taktikal operasional ini kemudian proses dari transisi pergeseran elitnya terjadi,” jelasnya.

Andi juga bicara soal perombakan menteri atau reshuffle kabinet Merah Putih yang mengganti Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding.

Menurut dia, ada dua hal yang mendasari itu. Pertama, pergantian Budi Gunawan dan Sri Mulyani bisa dikatakan terkait peristiwa 25-31 Agustus lalu.

Namun, untuk tiga menteri lainnya tidak bisa ditarik pada peristiwa sebelumnya.

“Untuk saya, 2 plus 3 ini menyimpulkan bahwa ada masalah lain yang menjadi beban Presiden tentang Kabinet disimpulkan dengan pergantian 3 menteri tersebut tapi masalah utamanya tentang 2 menteri Pak Budi Gunawan dan Ibu Sri Mulyani,” terangnya.

Andi pun memberi pesan khusus agar peristiwa serupa tak terjadi kembali di kemudian hari. Dimana, menurutnya, harus ada tindakan konsolidasi elit yang bisa meredam peristiwa kerusuhan terulang.

Baca juga: Politisi PDIP Andi Widjajanto Mengaku Lihat dan Pegang Langsung Ijazah Jokowi saat Pilpres 2014

Berikut petikan wawancara dengan Penasihat Senior LAB 45 Andi Widjajanto bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra;

Tanya: Mas, tadi kalau bicara mengenai tipping point ini orang kemudian menghubungkan adanya rivalitas atau semacam keinginan untuk mendegradasi polri dan pimpinannya terkait dengan bagaimana ini pertarungan elit apa ada hubungannya dengan itu? 

Jawab: Karena akhirnya amoknya mengarah kepada personal-personal elit tertentu ada yang melambangkan DPR, ada yang juga melambangkan pemerintah dari Ibu Sri Mulyani yang mau tidak mau kemudian analisis lebih dalamnya harus mengkaji ini pertarungan elit untuk mendapatkan apa? yang saya pernah menyebutnya kalau secara global mungkin ada pertarungan elit karena ada kekhawatiran dari elit-elit global tertentu tentang arah kebijakan Indonesia ke depan.

Apakah Indonesia yang kelihatan ke BRICS, Indonesia yang ke Cina, dan seterusnya atau ada di level nasional, perbutan kelompok pengaruh di sekeliling Presiden untuk mendapatkan akses pengaruh yang lebih besar, ya sekarang kalau kita memotret kelompok Presiden atau kelompok Gerindra, pasti sebagian besar pengahmat akan menyebutkan ada 4 kelompok dominan yang mengelilingi Presiden.

ABCD lalu kita bisa melihat siapa dari ABCD ini yang menguat pas 25 sampai 30 Agustus, mana yang yang melemah, akhirnya menurun kepada operasional, kepada friksi yang ada di kementerian, friksi yang ada di kepolisian.

Friksi yang ada di kepolisian akhirnya mengarah kepada isu pergantian kapolri atau isu yang lebih besar tentang reformasi di polri, mirip-mirip dengan kasus 97-98 ketika tipping pointnya terjadi, lalu ada amok tentang kerusuhan lalu akhirnya keberhasilan dari masa mahasiswa untuk menduduki di parlemen proses yang awal yang segera muncul itu memang pergantian elit.

Pergantian terutama di tubuh TNI, karena kemudian fokus utamanya adalah menjelaskan tentang ketidakberhasilan melakukan deteksi dini, kegagalan untuk melakukan pengamanan sampai kepada protap, misalnya tentang pergerakan pasukan yang tidak diketahui oleh Presiden, dari hal-hal yang sifatnya taktikal operasional ini kemudian proses dari transisi pergeseran elitnya terjadi.

Apakah sekarang di 2025 akan melakukan hal yang sama ketika Presiden secara implicit menyetujui ada tim independen untuk mencari fakta, dan tampaknya juga tidak ada penolakan yang terlalu besar tentang ide reformasi kepolisian, ketika 97-98 fokusnya terutama di Angkatan Darat, yang sekarang 2025 tampaknya fokusnya di institusi kepolisian.

Tanya: Mas, tak lama kemudian Presiden melakukan reshuffle, ada 5 menteri yang di reshuffle, yang memang yang terkait langsung memang beberapa saja, ya kan? Lalu kemudian juga, tadi sudah disinggung Mas Andi Budayanta bahwa Presiden memberikan secara implicit menyetujui pembentukan tim independen apakah ini quick response ini bisa membantu situasi supaya kembali ke situasi yang diinginkan, Mas? 

Jawab: Ada 2 hal ya, tentang reshuffle dari 5 menteri yang reshuffle, hanya 2 yang terkait dengan 25 sampai 31 Agustus, yaitu Pak BG sebagai Menko Polkam dan kemudian Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan yang menjadi target dari AMOK Masa ya, 2 ini yang 3 lain tidak ada kaitannya Menteri Koperasi, Menteri PPM Pekerja Migran, Menteri Olaraga, Pemuda Olaraga tidak ada kaitannya.

2 plus 3 ini menyimpulkan, ada masalah lain yang menjadi beban presiden tentang kabinet disimpulkan dengan pergantian 3 menteri tersebut tapi masalah utamanya tentang 2 menteri Pak BG dan Ibu Sri Mulyani.Menariknya, kita membaca di media keduanya, Pak BG dan Sri Mulyani sudah beberapa kali mengajukan pengunduran diri.

Ibu Sri Mulyani mungkin karena perbedaan paradigma kebijakan, Pak BG masalah personal kesehatan yang baru dikabulkan oleh presiden ketika reshuffle akhir Agustus kemarin. 

Yang 3 ini, tidak ada kaitannya dengan kerusuhan tidak ada juga berita mereka mengajukan pengunduran diri tiba-tiba di reshuffle jadi ada 2 pilahan yang harus kita lihat ya.

Yang menarik kemudian siapa yang menggantikannya kalau Ibu Sri Mulyani digantikan oleh Pak Purbaya yang langsung menyodorkan satu pendekatan baru di ekonomi yang sangat jarang disebut ekonomi lainnya pendekatan uang beredar money based policy yang kemudian segera dilakukan dengan menebar 200 triliun ke bank-bank Himbara.

Ada yang sangat fundamental yang kemudian harus diselesaikan oleh Presiden Prabowo sebelum melangkah lebih lanjut. Misalnya, bagaimana melakukan pembongkaran dari kasus yang ada, terutama 10 tempat di mana korban tewas ada, sampai ya nantinya membenahi hal-hal yang struktural fundamental yang di awal menyebabkan demonya beruntun.

Baca juga: Jokowi Blak-blakan soal Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Sri Mulyani: Mazhab Ekonominya Beda

Tanya: Disebutkan tadi, satu lima tiga plus dua, saya ingin tahu dari pandangan Mas Andi mengapa sih seolah-olah penyerbuan penjaran ke rumah bu Sri Mulyani ini terjadi begitu saja tanpa ada sesuatu. Konon kabarnya sampai dua kali, apa sebenarnya yang membuat ini terjadi?

Jawab: Kalau dilihat dari protap rumah-rumah ini memang rumah pribadi yang tidak mendapatkan pengawalan ekstra dari polisi ataupun TNI. Protapnya tidak mengarah ke sana.

Kalau dengar dari yang ada di berita bahwa Ibu Sri Mulyani meminta bantuan pengamanan dari SESKAB maupun dari Menteri Pertahanan di titik itu kalau saya misalnya masih SESKAB ada permintaan seperti itu saya pasti akan terheran-heran ada apa karena tadi tidak ada selama ini pola di belakang bahwa amoknya akan mengarah ke rumah personal pejabat.

Jadi memang secara protap lubang itu kelihatan ada baik untuk rumah anggota DPR maupun rumah Ibu Sri Mulyani. Karena memang ini ada satu anomali baru dalam aksi unjuk rasa yang berujung kepada amok di Indonesia mengarah kepada rumah individual pejabat.Tapi kalau penyebab dasarnya adalah kebijakan fiskal katakanlah transfer daerah misalnya kenapa tidak diutak-atik kementerian-kementerian yang relevan dengan kebijakan transfer daerah. 

Kalau misalnya kebijakan fiskalnya terkait dengan tidak juga munculnya reindustrialisasi di Indonesia kenapa kementerian-kementerian yang relevan pejabat-pejabat yang relevan sama sekali tidak muncul sebagai lead sekalipun untuk menjadi sasaran-sasaran baru yang kemudian harus kita benar-benar pelajari ini pertarungan elite seperti apa.

Tanya: Mas, sebenarnya kalau kita mau jujur di sosmed nama Ibu Sri Mulyani itu sebelum rumahnya disatukan, sudah jelas disebut-sebut masuk daftar list. nah, pertanyaan saya adalah apakah Mas Andi Widjajanto melihat, sepanjang karier Ibu Sri Mulyani dalam Kabinet Merah Putih ini memang sikap atau mahzab ekonomi dan disiplin anggaran itu yang memang dia disiplin. Disiplin di dalam penerapan pengeluaran keuangan negara menurut Mas Andi, memang dia disiplin betul? 

Jawab: Iya dan sangat konsisten ya betul-betul sangat konsisten menjaga disiplin fiskal, misalnya dari indikator beban hutang ke PPB. Di undang-undang disaratkan tidak boleh lagi tidak boleh lebih dari 3 persen keinginan bersama-sama Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi misalnya pengendalian inflasi itu terkait dengan banyaknya uang yang beredar banyaknya uang yang dicetak. 

Lalu disiplin antara perimbangan uang yang harus ke sektor-sektor yang memang sudah disaratkan oleh undang-undang seperti sektor pendidikan 20 persen atau dulu sektor kesehatan 5?n juga akhirnya disiplin untuk belanja pemerintah baik pusat maupun daerah itu sangat-sangat dijaga oleh Ibu Sri Mulyani.

Tanya: Mas tadi itu saya tertarik, ada orang, kelompok atau siapapun di luar kita yang punya kepentingan dalam kebijakan ekonomi kita, dan kemudian para analis intelijen juga menyebutkan ini adalah ada asing non-government yang main. Banyak orang bertanya ini cuma bluffing, alasan atau apa ya ini Mas? 

Jawab: Kalau untuk saya yang memang kajiannya pertahanan keamanan dan intelijen, lebih baik menghadirkan skenario terburuk dan semua skenario terburuk harus dibahas sampai kepada misalnya skenario pelibatan asing yang diungkapkan oleh Pak Hendropriyono dibahas. Kalau nanti Kepala Bin atau Mengkopolhukam menyajikan datanya ke presiden, harus membuktikan mana yang patah skenario-nya, mana yang tidak. 

Jadi misalnya, yang paling gampang ada skenario Soros bermain kembali skenario Soros bermain kembali maka pertanyaannya Soros itu sekarang usianya 90 tahun lebih apa yang mau dia mainkan lagi dalam situasi seperti ini atau skenario bantuan-bantuan asing ke Indonesia di era sekarang, mungkin sejak tahun 2023 diperketat di masa Pak Prabowo semua bantuan asing harus didiskusikan di Sekneg, disetujui oleh kementerian teknis jadi tidak ada bantuan asing ke NGO mana pun di Indonesia tanpa pemahaman dan persetujuan implisit dari pemerintah.

Saya lebih cenderung kepada hipotesa, ini memang friksi elit di dalam pemerintahan, cenderung kepada hipotesa tersebut. Karena ini adalah friksi elit dalam pemerintahan, solusinya ada di konsolidasi elit. 

Baca juga: Mengingat Peran Arsitek Senyap Budi Gunawan di Pertemuan Bersejarah Jokowi-Prabowo, Prabowo-Megawati

Tanya: Mas, kalau saya tanya, saya ingin tahu. Mas Andi itu percaya nggak ada isu matahari kembar?

Jawab: Ya lagi-lagi ya. Karena ini sudah 11 bulan pemerintahan.

Di 3-4 bulan pertama masih mungkin ya. 3-4 bulan pertama. Tapi begitu sudah ke bulan-bulan enam, sekarang apalagi mendekati satu tahun, mestinya sudah nggak ada matahari kembar itu.

Tanya: Tapi nyatanya, orang masih yakin?

Jawab: Karena itu untuk saya, kunci setelah 25-31 Agustus ini adalah konsolidasi elit, sehingga patron politik Indonesia di pemerintahan cuma satu. Presiden Prabowo. Itu saja. Mau ngomongin siapa Panglima ke depan, siapa kepala staf angkatan ke depan, siapa Kapoli ke depan, sudah nggak ada lagi pembicaraan.

Tanya: Menurut Mas Andi, kenapa sih untuk menunjuk Menkopolkam Definitif ini susah amat sih? 

Kalau saya ya, feeling saya, Pak Prabowo itu menginginkan orang seperti Pak Sjafrie. Seperti Menkopolkam. Angkatan Darat. Sangat-sangat dipercaya. Kemistrinya sudah dibangun lama.

Tanya: Mas Andi melihat, juga orang melihat, susah amat sih, mengganti Kapolri kan, dalam sejarah reformasi kan, Kapolri yang lebih dari 4 tahun, bahkan Pak Sigit 4, 4 tahun 8 bulan, lama banget Pak.?

Jawab: Ya karena, programnya, masalahnya bukan lagi personal ya, tapi masalahnya juga regenerasi di tubuh Kepolisian. Pak Sigit itu menjadi Kapolri, melewati 5 angkatan. Melewati 5 angkatan, sehingga di 5 angkatan di atas angkatannya Pak Sigit, terjadi stagnasi karir.  Jadi Pak Prabowo itu harus memikirkan, selain personal mengganti Pak Sigit, ini urusan mudah.

Personal mengganti Pak Sigit, suratnya diajukan ke DPR untuk dibahas, urusan mudah. Tapi memastikan bahwa, penggantian Pak Sigit itu akan memecahkan masalah stagnasi regenerasi, karena Pak Sigit melampaui 5 angkatan.  Dalam kondisi normal, tanpa ada stagnasi ini, pengganti Pak Sigit juniornya.

Tanya: Ada kaitan dengan Pak Jokowi nggak ada ya? Ada nggak? Faktor Pak Jokowi disini ada. Tadi kan faktor dengan kejaksaan, faktor regenerasi, faktor lompat angkat ada nggak? 

Jawab: Tadi itu yang saya katakan, ini sudah 10 bulan. Pemerintahan mestinya udah nggak ada. Faktor tersebut udah nggak ada. Seperti dulu kami masuk ke pemerintahan Oktober 2014 ya, di 3-4 bulan pertama masih memikirkan, apakah masih ada pengaruh Presiden yang lama, Panglima yang lama, atau Kapolri yang lama ke struktur TNI-Polri. Tapi sudah mendekati 6 bulan, kami sudah bisa memastikan, udah Pak nggak usah khawatir, semuanya sudah orang Bapak. Mestinya begitu.

Pemerintahan yang sekarang sudah dalam kondisi konsolidasi elitnya, sudah sepenuhnya dilakukan dan bisa ditangani oleh Presiden. 

Tanya: Pak, ini pertanyaan personal. Apakah Pak Andi Widjayanto masih menjalin kontak dengan Pak Jokowi? Saya? So far? 

Jawab: Terakhir, ya mungkin Sebelum kampanye Mas Ganjar ya? Sudah lama bener ya? Sudah lama sekali.

So far ini sudah lepas kontaknya? Udah nggak kontak-kontakan lagi? Udah ngobrol lagi? Karena memang ini murni karena pertimbangan-pertimbangan politik ya?  Ya, ketika saya masuk politik, ayah saya menyarankan saya, politik itu kompleks. Jadi harus kamu buat sederhana. Jadi saya membuat politik itu sederhana dengan mengatakan politik saya merah, jadi saya ikut maunya Ibu Mega. Simpel. Jadi saya buat sederhana. Saya ikut garis merah, simpel.

Tanya: Kalau boleh memberi saran-saran Mas Andi kepada Pak Prabowo Subianto apa? 

Jawab: Dua kata aja. Konsolidasi elit.

Segera. Bapak Presiden, semua pengaruh power ada di Bapak, lakukan konsolidasi elit. (Tribun Network/yuda).

Soal LAB 45 atau Laboratorium Indonesia 2045 

LAB 45 atau Laboratorium Indonesia 2045 adalah sebuah lembaga kajian independen yang berfokus pada analisis kebijakan strategis untuk masa depan Indonesia, terutama menjelang satu abad kemerdekaan pada tahun 2045.

LAB 45 bertujuan untuk:

Menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis akademik

Mendorong transformasi demokrasi, ekonomi, dan pertahanan nasional

Menjadi ruang dialog lintas sektor antara akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil

Beberapa kegiatan dan publikasi LAB 45 yang menonjol:

Seminar Nasional “Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045” Membahas tantangan demokrasi, transformasi doktrin pertahanan, dan peran media digital

Rekomendasi untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Termasuk evaluasi kebijakan era Jokowi di bidang politik, ekonomi, dan media

Kajian tentang TikTok sebagai alat politik elektoral Menyoroti bagaimana media sosial baru digunakan dalam kontestasi politik

Isu kelas menengah dan gerakan #KaburAjaDulu Menggambarkan tekanan ekonomi dan deindustrialisasi yang memicu migrasi tenaga kerja