Pemerintah Aktifkan Siskamling untuk Memperkuat Keamanan Warga Pasca Demonstrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan "Warga Jaga Warga" mengemuka pascakerusuhan demonstrasi 28–30 Agustus 2025.

Warga berjaga malam, memperkuat komunikasi antar-RT/RW, hingga memanfaatkan grup digital untuk saling berbagi informasi, menjadi penanda bahwa rasa aman bisa dibangun dari, oleh, dan untuk warga.

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan, menilai gerakan ini adalah bentuk nyata dari kearifan lokal yang telah berakar lama di masyarakat Indonesia. 

Lemkapi adalah singkatan dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia. Ini merupakan lembaga independen yang didirikan pada tahun 2016 oleh Dr. Edi Saputra Hasibuan, setelah menyelesaikan masa tugasnya sebagai komisioner Kompolnas periode 2012–2016.

Sistem Keamanan Lingkungan atau Siskamling bukan hanya soal menjaga malam, tetapi menjadi ruang sosial yang mempererat kepercayaan dan kohesi antarwarga.

Siskamling adalah sistem perlindungan lingkungan yang dibentuk atas dasar kesepakatan warga, biasanya melalui musyawarah, dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan.

"Gerakan warga jaga warga ini adalah ekspresi solidaritas, bukan sekadar antisipasi keamanan. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dan kolektif, mereka bukan hanya menjaga lingkungan fisik, tetapi juga menjaga keutuhan sosialnya," ujar Edi melalui keterangan tertulis, Kamis (11/9/2025).

Edi Hasibuan yang merupakan Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta ini mengingatkan, partisipasi warga dalam menjaga ketertiban hendaknya tidak terlalu diintervensi aparat, agar tetap menjadi gerakan organik yang tumbuh dari kesadaran bersama.

Siskamling modern menunjukkan bahwa ketahanan sosial tidak hanya diukur dari kesiapan aparat.

Hal ini juga dari sejauh mana warga mampu merespons tantangan dengan cara yang bersatu, damai, dan saling mendukung.

Gerakan gotong royong seperti ini menjadi contoh kuat bahwa ketahanan sosial adalah modal utama bangsa. 

Ketika warga terlibat langsung menjaga ketertiban, maka celah untuk tindakan anarkis dan provokatif menjadi semakin kecil.

“Kalau warga merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap keamanan, maka demonstrasi yang anarkis tidak akan mendapat ruang. Justru di situ kekuatan bangsa ini, gotong royong menghadapi keadaan sulit,” ujar Edi.

Dari pusat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Surat Edaran No. 300.1.4/e.1/BAK pada 3 September 2025, telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan dan mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlimnas) di tingkat desa dan kelurahan.

Dengan edaran ini, Mendagri menegaskan Satlinmas bersama Satpol PP tetap menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat, sekaligus memastikan penegakan aturan berlangsung dengan cara yang berkeadilan dan berorientasi pada pelayanan publik

Sejumlah kepada daerah juga telah memberikan respons positif. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan Surat Edaran untuk memperkuat ketertiban dan ketenteraman masyarakat. 

Di Bandung, Wali Kota Muhammad Farhan bahkan turun langsung memimpin siskamling di beberapa titik.

Sekaligus menunjukkan bahwa kolaborasi antara warga dan pemimpin daerah adalah kunci stabilitas sosial.

Sebelumnya, Kemendagri telah menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri mengenai pentingnya peningkatan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di daerah (Trantibumlinmas).

Surat edaran itu ditujukan kepada seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. 

Baca juga: Jaga Kondusifitas Wilayah, Rudy Susmanto Ajak Masyarakat Kabupaten Bogor Aktifkan Siskamling

Dalam surat tersebut, Kemendagri meminta agar pemerintah daerah mengoptimalkan peran Satlinmas, termasuk:

• Mendukung keamanan dan ketertiban di tingkat desa/kelurahan
• Menghidupkan kembali siskamling dan ronda di tingkat RT/RW
• Melaporkan kegiatan melalui sistem manajemen terintegrasi, SIM LINMAS

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, menegaskan bahwa Satlinmas harus aktif tidak hanya saat pemilu atau bencana, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari menjaga trantibumlinmas.

"Ini adalah bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing," ujar Safrizal, Senin (8/9/2025).

Kemendagri juga menekankan bahwa Satlinmas bersama Satpol PP tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat, sekaligus memastikan penegakan aturan dilakukan secara adil dan berorientasi pada pelayanan publik.