Pendidikan GOTAG
Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lem
Berita
-
Pemerintah Aktifkan Siskamling untuk Memperkuat Keamanan Warga Pasca Demonstrasi
Gerakan "Warga Jaga Warga" mengemuka pascakerusuhan demonstrasi 28 sampai 30 Agustus 2025.
-
Lemkapi Minta Kapolda Metro Jaya Segera Tuntaskan Kasus Ijazah Jokowi
Edi Hasibuan mengatakan buku Jokowi's White Paper dinilai tidak akan punya dampak hukum apapun bila hanya dipublikasikan.
-
Lemkapi Duga Isu Pergantian Kapolri Sengaja Dihembuskan Pihak Tertentu Untuk Melemahkan Kepolisian
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menyoroti munculnya isu pergantian Kapolri.
-
Lemkapi Sebut Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Berpotensi Tumpang Tindih Kewenangan Penegak Hukum
Edi Hasibuan menyoroti penambahan kewenangan jaksa dalam revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan UU Nomor 8 Tahun 1981.
-
Lemkapi Sebut Desk Ketenagakerjaan Bentuk Keberpihakan Polri Terhadap Buruh
Direktur eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menyambut baik hadirnya desk ketenagakerjaan.
-
Lemkapi Dukung Kebijakan Kapolri Cegah Potensi Kebocoran Anggaran Negara
Edi menilai langkah Kapolri ini dinilai sangat strategis untuk mengawal kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo dalam mencegah kebocoran negara.
-
Lemkapi: Korps Pemberantasan Tipidkor Polri Akan Perkuat Penanganan Korupsi di Indonesia
Edi Hasibuan meyakini Polri bakal mampu mengungkap berbagai kasus mega korupsi dan bisa memperbaiki indeks persepsi korupsi
-
Kinerja Polri Berantas Narkoba dan Judol di 2024 Diapresiasi, Lemkapi Beri Saran Perkuat Pengawasan
Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan menilai selama 2024 secara umum kinerja Polri terus membaik.
-
Lemkapi Soroti Ritual Sumpah Pocong Saka Tatal di Kasus Vina Cirebon
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan menyoroti ritual sumpah pocong yang dijalankan Saka Tatal.
-
Lemkapi Minta Bareskrim Polri Dalami Unsur Pidana Terkait Pernyataan Benny Rhamdani Soal Sosok T
Edi Hasibuan meminta Bareskrim Polri perlu mendalami unsur pidana terkait pernyataan Kepala BP2MI Benny Rhamdani soal sosok T.
-
Lemkapi Dukung Komitmen Kapolri Berantas Judi Online
Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan mendukung ketegasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memerangi judi online.
-
Berkas Perkara Pegi Setiawan Dilimpahkan, Lemkapi Yakin Kasus Vina Cirebon Segera Tuntas
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan yakin kasus pembunuhan Vina Cirebon bakal segera tuntas.
-
Lemkapi Dukung Polri Jerat Caleg Terpilih DPRK Aceh Tamiang Tersangka 70 Kg Narkoba Sabu Pakai TPPU
(Lemkapi) Edi Hasibuan menyoroti penangkapan Caleg terpilih DPRK Aceh Tamiang, Sofyan terkait kasus peredaran Narkoba.
-
3 Masukan Lemkapi Soal Revisi UU Polri, Beri Usul Terkait Usia Pensiun Perwira Berkeahlian Khusus
Lemkapi memberikan 3 catatan terkait revisi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Polri yang diinisiasi DPR RI.
-
Tekan Angka Kecelakaan, Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Aulia Diganjar Presisi Award dari Lemkapi
Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) memberikan apresiasi Presisi Award kepada Kepala Satuan Lulu Lintas Polresta Jambi.
-
Pengamat Kepolisian Minta Hakim Perhatikan Fakta ‘Perintah Sambo’ di Perkara Perintangan Penyidikan
Lemkapi menyebut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perlu melihat fakta terkait adanya ‘perintah Sambo’ saat menjatuhkan vonis.
-
Pengamat Nilai Langkah Kapolri Mengganti Kapolda Jatim Bukti Kapolri Mendengar Suara Publik
Edi Hasibuan menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendengarkan suara publik terkait pencopotan Kapolda Jatim Irjen Pol. Nico Afinta.
-
Tegakkan Hukum Lewat ETLE, Korlantas Polri Terima Presisi Award dari Lemkapi
Edi Hasibuan memberikan Presisi Award kepada Kakorlantas Polri, Irjen Pol Firman Santyabudi.
-
Soal Jenderal Polisi Jadi Pj Gubernur, Lemkapi Nilai Sepenuhnya Wewenang Mendagri
Menurut Edi Hasibuan, pengajuan nama mereka menjadi PJ gubernur sepenuhnya wewenang Mendagri.
