Demonstrasi di Berbagai Wilayah RI
Sosok Mukhamad Misbhakun Ingatkan Masyarakat Tetap Bayar Pajak, Dulu Disindir Bahlil Gegara Plesiran
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, jadi sorotan setelah mengingatkan masyarakat agar tetap bayar pajak
TRIBUNNEWS.COM - Di tengah aksi unjuk rasa yang menolak berbagai kebijakan pemerintah dan DPR, suara seorang anggota dewan dari Komisi XI yang membidangi keuangan dan perpajakan mencuat. Ialah Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.
Belakangan namanya menjadi sorotan publik setelah mengingatkan masyarakat agar tidak menghentikan pembayaran pajak sebagai bentuk protes.
Kendati sebagai bentuk keresahan, tapi pernyataan Misbakhun tersebut dinilai kurang tepat di tengah gejolak yang ada di masyarakat.
Seperti diberitakan, sejak 25 Agustus 2025, elemen mahasiswa, buruh hingga masyarakat melakukan aksi demonstrasi.
Aksi demonstrasi bermula pada 25 Agustus 2025 untuk menolak gaji dan tunjangan anggota DPR, lalu demo 28 Agustus 2025 tuntutan hak buruh, dan demo 29 Agustus 2025 bergeser ke tuntutan keadilan atas pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, dengan elemen reformasi Polri.
Dari aksi unjuk rasa itu, memunculkan seruan untuk melakukan tax strike atau mogok bayar pajak.
Seruan ini dinilai sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas ketidakadilan fiskal yang dirasakan.
Menyikapi hal tersebut, sosok Misbakhun menyatakan penyesalannya.
Legislator Partai Golkar itu menegaskan bahwa membayar pajak adalah kewajiban warga negara yang fundamental.
"Pajak harus dibayar, dong. Itu kan kewajiban kita kepada negara," tegasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Misbakhun melanjutkan penjelasannya dengan menyoroti fungsi vital pajak bagi keberlangsungan negara dan kesejahteraan rakyat.
Baca juga: Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun Usulkan Penurunan Tarif Pajak Untuk Ringankan Beban Rakyat
Menurutnya, seruan untuk tidak membayar pajak justru akan menciptakan masalah baru yang lebih besar, karena anggaran untuk berbagai sektor publik bersumber dari penerimaan pajak.
"Pajak kan dipakai untuk bayar gaji buruh, gaji dosen, tunjangan sekolah, memperbaiki infrastruktur, semua dari pajak. Menurut saya, itu [pajak] bagian dari ketaatan kita dalam bernegara," paparnya.
Pernah Disindir Bahlil
Nama Mukhamad Misbakhun sempat ramai diperbincangkan bukan hanya karena pandangannya, tetapi juga karena kedisiplinannya terhadap panggilan partai.
Politisi yang dikenal sebagai pakar ekonomi dan perpajakan ini harus membatalkan niatnya untuk mengikuti ajang marathon di Boston, Amerika Serikat.
Pembatalan itu terjadi setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyindirnya karena tidak hadir dalam acara halalbihalal partai pada Rabu (16/4/2025).
Dalam sindirannya yang viral, Bahlil menyatakan bahwa Golkar tidak membutuhkan pelari, melainkan pakar ekonomi yang siap hadir dan memberikan pendapatnya di Jakarta.
"Pak Misbakhun di mana Misbakhun ya? Lagi lari. Bilang sama dia, sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari. Yang Golkar membutuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya gitu. Tanyakan, mana prioritas? Lari atau penugasan di komisi?" kata Bahlil.
Sindiran itu langsung ditanggapi serius oleh Misbakhun. Yang baru saja tiba di Boston, ia langsung ‘balik kanan’ dan mengambil penerbangan paling awal untuk pulang ke Indonesia.
"Saya mengetahui bahwa saya dicari oleh Bapak Ketum dari berita saat masih dalam penerbangan... Saat itu, juga saya memutuskan untuk kembali ke Jakarta," ujarnya.
Misbakhun menegaskan komitmennya sebagai politisi.
"Sebagai politisi, tidak ada yang lebih berharga dari negara dan partai. Perjalanan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari tetap tidak bisa diteruskan jika Bapak Ketua Umum Partai dan negara memanggil kembali," imbuhnya.
Profil Mukhamad Misbakhun
Mukhamad Misbakhun adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dan Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar.
Riwayat Pendidikan:
SMA Negeri 1 Pasuruan (1986)
Diploma III Perpajakan, STAN (1988)
Sarjana Ekonomi (S1), Universitas Trisakti (2003)
Magister Hukum (M.H.), Universitas Gadjah Mada (UGM) (2015)
Doktor Ilmu Ekonomi (Dr.), Universitas Trisakti (2024) cum laude dan lulusan terbaik.
Karier:
Awal kariernya dijalani sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.
Pada 2005, ia mengundurkan diri dan beralih menjadi pengusaha dengan mendirikan PT Agar Sehat Makmur Lestari.
Terjun ke dunia politik pada 2009 dan terpilih sebagai anggota DPR RI dari PKS.
Beralih ke Partai Golkar dan terpilih kembali untuk periode-periode berikutnya hingga sekarang.
(Tribunnews.com/ Chrysnha/Tribun-Medan.com/Kompas.com)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.