Bawa Sejumlah Poin Tuntutan, Ibu-ibu Gelar Demo di Kantor DPRD Jabar

TRIBUNNEWS.COM - Masyarakat sipil yang didominasi ibu-ibu melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Jawa Barat (Jabar), Kamis (4/9/2025). 

Ibu-ibu yang mengenakan pakaian serba pink atau merah muda ini adalah gabungan dari sejumlah forum, yaitu Dago Melawan, Tamansari Bersatu, Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan, dan Rakyat Anti Penggusuran.

Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap tindakan represif polisi.

Massa juga menuntut disahkannya undang-undang perampasan aset terhadap koruptor dan memangkas anggaran tunjangan untuk DPR.

Dalam rangkaian aksi ini, massa melakukan teatrikal dengan melempar sejumlah kantong plastik berisi sampah ke arah Gedung DPRD Jabar.

Aksi simbolis itu dihelat sebagai wujud kekecewaan atas kondisi yang sedang terjadi di Tanah Air.

“Kami dari masyarakat kampung kota ikut menyuarakan mengenai represif aparat, mengenai juga tuntutan bagi para koruptor untuk disita asetnya dan diberlakukan hukuman mati sekalipun kami tidak berkeberatan,” ujar koordinator aksi yang bernama Angga, dikutip dari TribunJabar.id.

Angga juga menuntut supaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar membatalkan segala bentuk kerja sama dengan TNI agar Jawa Barat terhindar dari kepentingan militer.

“Bedakan kepentingan militer dengan kepentingan sipil, sehingga supremasi sipil harus berada di atas segalanya."

"Termasuk juga dengan reformasi polri dan pembersihan dewan dan politik praktis dari praktik-praktik korupsi dan segala macamnya," ucapnya.

Baca juga: Rangkaian Demo 4 September: Aksi Lempar Sampah di Jabar, 2 Mahasiswa Terbakar Saat Unras di Ambon

Berikut poin-poin tuntutan massa aksi di Kantor DPRD Jabar: 
 
1. Hentikan brutalitas aparat, penangkapan illegal, sweeping dan pamer kekuatan TNI/POLRI di lingkungan warga masyarakat.

2. Cabut segala kebijakan yang tidak pro rakyat, tingkatkan upah pekerja di setiap sektor, lindungi pekerja dengan kepastian kerja dan sistem kerja yang adil.

3. Rampas seluruh aset koruptor dan hukuman mati baginya.

4. Wujudkan reformasi agraria sejati, distribusikan tanah untuk rakyat bukan untuk korporasi.

5. Turunkan pajak rakyat, harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik & BBM. Naikkan pajak impor, konglomerat, dan perusahaan multinasional.