Senin, 29 September 2025

Demo di Jakarta

Ikut Aksi Aliansi Perempuan Indonesia, Nining Elitos: Negara Tak Punya Uang karena Pejabatnya Korup

Ikut demo di DPR, Nining Elitos Soroti budaya korup pejabat mulai dari kalangan eksekutif, yudikatif hingga legislatif yang akibatkan rakyat susah.

Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
AKSI DI DEPAN DPR RI - Massa aksi dari Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Setidaknya ada enam tuntutan yang dibawa dalam aksi ini, termasuk meminta TNI-Polri kembali ke barak. [Rizki Sandi Saputra] 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Dewan Buruh Nasional KASBI Nining Elitos turut hadir dan memberikan orasi dalam aksi yang digelar Aliansi Perempuan Indonesia, di depan Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

KASBI merupakan Kongrs Aliasi Serikat Buruh Indonesia, sebuah konfederasi serikat pekerja yang berdiri sejak tahun 2005 melalui penggabungan 18 serikat buruh.

Anggota KASBI sekira 138.000 buruh dari berbagai sektor industri termasuk manufaktur, pertambangan, konstruksi, ritel, kesehatan dan perkebunan.

Dalam orasinya, Nining Elitos menyoroti soal budaya korup dari para pejabat mulai dari kalangan eksekutif, yudikatif hingga legislatif yang mengakibatkan rakyat kesusahan.

Hal itu juga yang menurut dia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki banyak utang saat ini.

"Siapa yang membuat negara ini tidak punya uang? Jelas uang rakyat habis bukan karena rakyat, tapi perilaku pejabat yang korupsi perilaku pejabat yang selalu tidak merasa puas, Negara ini punya utang banyak karena perilaku pejabat," kata Nining dalam orasinya di atas mobil komando.

Baca juga: Golkar Sebut Anggota DPR Nonaktif Tak Bisa Terima Gaji dan Tunjangan

Lebih lanjut, Nining juga merasa gerah dengan banyaknya tudingan yang tidak mendasar kepada rakyat.

Kata dia, banyak yang menilai kalau aksi pembakaran yang terjadi dalam sepakan ini dilakukan oleh rakyat, padahal itu dilakukan oleh oknum yang terorganisir.

Sehingga Nining, merasa tidak sepakat apabila rakyat diberi cap sebagai pembuat makar bahkan lebih parah disebut teroris.

Menurut dia, aksi yang bergelombang dilakukan saat ini di beberapa wilayah adalah respons dari rakyat yang menilai tidak becusnya pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyat.

"Kalau rakyat turun ke jalan jangan dikayakan makar, jangan dikatakan teroris tapi karena rakyat nilai pengurus negara ini tidak becus," ucap dia.

AKSI PEREMPUAN - Sejumlah massa dari Aliansi Perempuan Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Dalam aksinya, mereka menuntut Presiden Prabowo untuk menghentikan segala bentuk kekerasan negara, termasuk menarik mundur TNI dan Polri dan meminta Presiden Prabowo untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap rakyat, aktivis, jurnalis dan pendamping hukum serta menuntut kepolisian untuk membebaskan seluruh masyarakat tanpa syarat. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
AKSI PEREMPUAN - Sejumlah massa dari Aliansi Perempuan Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Dalam aksinya, mereka menuntut Presiden Prabowo untuk menghentikan segala bentuk kekerasan negara, termasuk menarik mundur TNI dan Polri dan meminta Presiden Prabowo untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap rakyat, aktivis, jurnalis dan pendamping hukum serta menuntut kepolisian untuk membebaskan seluruh masyarakat tanpa syarat. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Adapun dalam aksi ini, Aliansi Perempuan Indonesia (API) melayangkan 6 tuntutan, berikut tuntutan yang disuarakan oleh API:

1. Presiden Prabowo untuk menghentikan segala bentuk kekerasan negara, termasuk menarik mundur TNI dan Polri.

2. Presiden Prabowo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI Agus Subiyanto untuk segera menarik tentara yang di libatkan bersama kepolisian dalam penanganan keamanan ketertiban masyarakat.

3. Kapolri Listyo Sigit untuk segera mundur dari jabatannya, serta menuntut kepolisian untuk membebaskan seluruh masyarakat yang ditangkap tanpa syarat.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan