Komnas HAM Rilis Temuan 10 Korban Meninggal Dunia Sejak Demo 25 Agustus, Ini Identitasnya

Ringkasan Utama:

• Komnas HAM mencatat 10 korban jiwa sejak demonstrasi nasional dimulai 25 Agustus 2025.
• Sebagian korban diduga meninggal akibat kekerasan aparat.
• Pemerintah dan Polri menyatakan telah memulai pemeriksaan internal.
• Demonstrasi meluas ke berbagai kota, disertai bentrok, penangkapan massal, dan aksi penjarahan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komnas HAM menyampaikan keprihatinan atas eskalasi demonstrasi yang terjadi sejak 25 Agustus 2025. Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/9/2025), Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebut sedikitnya 10 orang meninggal dunia, sebagian diduga akibat kekerasan aparat.

“Sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia, di mana beberapa di antaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Ini masih kami selidiki,” ujar Anis.

Komnas HAM juga mencatat:

• 1.683 orang ditangkap dan ditahan (25 Agustus–1 September)
• 429 orang dirawat di Bandung, 46 masih dirawat
• 89 orang ditangkap di Solo, dengan tambahan 14 orang pada 1 September
• 28 aduan masyarakat, mayoritas terkait penangkapan sewenang-wenang 

Baca juga: Cerita Ayah Pelajar yang Meninggal Usai Demo di DPR kepada Gibran: Dia Izin ke Gurunya Pas Istirahat

Identitas 10 Korban Meninggal:

1. Affan Kurniawan – driver ojol, tewas tertabrak rantis Brimob di Jakarta
2. Akbar Basri – tewas saat Gedung DPRD Makassar terbakar
3. Sarina Wati – tewas dalam insiden kebakaran DPRD Makassar
4. Syaiful Akbar – tewas dalam insiden kebakaran DPRD Makassar
5. Budi Haryadi – tewas dalam insiden kebakaran DPRD Makassar
6. Rusdamdiansyah – driver ojol, tewas akibat pengeroyokan di Makassar
7. Sumari (60) – tukang becak, diduga tewas terpapar gas air mata di Solo
8. Rheza Sendy – mahasiswa Amikom Yogyakarta, tewas saat aksi ricuh
9. Iko Juliant Junior – mahasiswa UNNES, meninggal setelah diduga dianiaya
10. Andika Lutfi Falah – pelajar SMKN 15 Tangerang, tewas saat demo di DPR RI

Latar Belakang Demonstrasi

Aksi nasional dimulai dengan unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap, Revolusi Dimulai” di depan DPR RI, Senin, 25 Agustus 2025. Tuntutan utama adalah pembubaran DPR, dipicu isu tunjangan rumah DPR RI Rp50 juta.

Kericuhan terjadi di sekitar flyover Ladokgi dan Restoran Pulau Dua setelah rombongan pelajar bentrok dengan aparat. Aksi berlanjut pada Kamis, 28 Agustus 2025, oleh kelompok buruh, menuntut penghapusan outsourcing hingga pengesahan RUU Perampasan Aset. Bentrok kembali pecah saat massa buruh bubar dan pelajar kembali terlibat.

Puncaknya, pengemudi ojol Affan Kurniawan tewas tertabrak rantis Brimob di Pejompongan, Jakarta Pusat. Sejak itu, demonstrasi meluas ke berbagai kota, disertai penyerangan terhadap fasilitas kepolisian.

Pada Sabtu, 30 Agustus2025, massa tak dikenal merusak dan menjarah rumah pribadi anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kendaraan dan barang pribadi dilaporkan ikut dirusak.

Respons Pemerintah dan Polri

Senin, 1 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat, namun menolak tindakan anarkis. Ia meminta proses hukum terhadap aparat dilakukan secara transparan.

“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan,” ujar Prabowo.

Baca juga: Siapa Delpedro Marhaen? Direktur Lokataru Ditangkap atas Dugaan Hasutan Aksi Anarkis Pelajar

Kadiv Propam Polri, Irjen Abdul Karim, menyebut tujuh personel Brimob yang berada di rantis saat insiden Affan telah diamankan dan diperiksa.

“Para pelaku telah diamankan dan sedang menjalankan pemeriksaan,” katanya.

Kabid Humas Polda DIY, Kombes Ihsan, menyatakan bahwa Propam telah memeriksa 10 saksi terkait kematian mahasiswa Rheza Sendy.

“Propam Polda DIY masih terus melakukan pendalaman dan akan memanggil saksi-saksi lain yang diperlukan,” ujarnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan kepada korban dan keluarga, termasuk biaya pengobatan dan pendidikan.

“Presiden sangat punya perhatian terhadap korban, tidak hanya yang dari sipil, tetapi juga dari aparat,” kata Gus Ipul.