Kontroversi Sweeping di Semarang: Anak SD, Pelajar SMA, hingga Disabilitas Ikut Ditangkap

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG – Sweeping aparat kepolisian di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Sabtu (30/8/2025), menuai polemik.

Ratusan orang diamankan, namun sebagian besar ternyata bukan peserta aksi.

Di antara mereka bahkan ada anak-anak sekolah dasar (SD) hingga penyandang disabilitas.

Peristiwa ini meninggalkan trauma bagi sejumlah korban.

Ada yang menangis tanpa henti, bahkan membutuhkan pendampingan psikolog.

Direktur Layanan Advokasi untuk Keadilan dan HAM (LRC-KJHAM), Witi Muntari, mengungkapkan fakta bahwa beberapa anak perempuan ikut ditangkap meski hanya kebetulan berada di lokasi.

“Kami menemukan tiga siswi ditangkap meskipun mereka tidak ikut demonstrasi. Mereka hanya membeli minuman di sekitar jalan, tetapi tetap dibawa oleh polisi,” ujar Witi, Senin (1/9/2025).

Baca juga: 2 Komisioner Komnas HAM Datangi Gedung Hangus Akibat Ricuh di Mako Brimob Kwitang

Ia menambahkan, total sekitar 200 anak di bawah umur diamankan dari total lebih 400 orang yang ditangkap.

Beberapa di antaranya adalah penyandang disabilitas, termasuk tuli dan bisu.

“Seorang anak SD mengalami trauma berat. Dia terus berbicara sendiri sambil menangis setelah ditangkap. Kami sudah menghubungi psikolog untuk mendampinginya,” jelas Witi.

Dugaan Prosedur Penangkapan Bermasalah

Direktur LBH Semarang, Ahmad Syamsuddin Arief, menyoroti indikasi kuat adanya salah tangkap.

Ia menilai polisi melakukan penangkapan secara acak tanpa prosedur hukum yang sah.

“Tidak ada surat penangkapan maupun penahanan. Anak-anak bahkan ada yang diborgol dengan tangan di belakang, ditahan lebih dari satu hari, dan sebagian tidak mendapat akses kesehatan,” ungkap Arief.

Lebih jauh, ia mengkritik stigma aparat yang langsung menuduh mereka sebagai kelompok “Anarko”.

“Stigma itu hanya akal-akalan polisi. Faktanya, ada anak-anak yang tidak ada kaitan dengan aksi, tetapi ditampilkan di media seolah-olah perusuh,” tegasnya.

Polisi Bantah Salah Tangkap