Usai Sahroni-Nafa, Giliran Uya Kuya-Eko Patrio Dinonaktifkan, Pengamat Kompak Singgung Etika Politik

Sementara itu Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia juga menilai pencopotan kader partai politik ini dari sudut pandang etika politik.

Ia menilai penonaktifan kader Partai NasDem, Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni, memang dapat membantu meredam aksi massa, namun hal tersebut tidak cukup untuk meredam protes publik secara menyeluruh.

"Jadi ada protes publik, ada aksi dari protes itu, dan aksi protes itu bisa dibantu 'diredam' dengan penonaktifan kader partai NasDem. Tapi tidak cukup hanya dengan cara itu saja," kata Ray, kepada Tribunnews.com, Minggu (31/8/2025).

Menurutnya, langkah meredam amarah masyarakat harus disertai perubahan perilaku politik. Bukan sekadar tindakan administratif.

Ray menambahkan, reformasi etika politik diharapkan bisa mengubah perilaku elit agar tidak hanya menegakkan aturan semata, tetapi juga menjunjung moral. Ia juga mengkritik anggota DPR yang sering tampil garang di hadapan rakyat, tetapi justru lunak ketika berhadapan dengan pemerintah.

"Demokrasi tidak bisa hanya dipandang sebagai seperangkat aturan, tetapi harus dilihat sebagai seperangkat etika. Itulah yang kita tunggu dari aksi ini: apakah nanti praktik nepotisme masih marak, apakah perilaku flexing masih dipertontonkan, dan apakah DPR tetap hanya galak pada rakyat namun diam pada pemerintah," tutup Ray.

Apa yang Dilakukan Uya Kuya, Eko Patrio, Sahroni hingga Nafa Urbach hingga Dinonaktifkan?

Sebelumnya Sahroni menyebut bahwa desakan untuk membubarkan DPR adalah sikap orang 'bodoh'.

"Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita," ujar Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).

Sementara pernyataan Nafa Urbach yang dianggap melukai masyarakat yakni berawal dari komentarnya saat live TikTok.

Ia menyebut bahwa tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta bukan kenaikan fasilitas, melainkan kompensasi atas rumah jabatan yang kini tak lagi diberikan oleh negara.

Menurut Nafa Urbach, kebijakan tersebut diberikan karena anggota dewan kini harus menyewa rumah sendiri.

Pernyataan kedua politisi tersebut, disebut-sebut ikut serta mendorong adanya aksi massa yang berdemonstrasi turun ke jalan.

Sementara Eko Patrio disorot usai viral berjoget di Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada 15 Agustus 2025 lalu hingga memparodikan sound horeg.

Eko Patrio pun memberikan klarifikasi, di mana  terkait dirinya dan anggota DPR lainnya yang berjoget di Sidang Tahunan MPR RI, menurutnya hal tersebut bentuk spontanitas.

Pihaknya menjelaskan bahwa momen dirinya dan anggota DPR RI yang berjoget terjadi bukan saat sidang berlangsung, melainkan setelah Presiden Prabowo Subianto selesai menyampaikan pidato RAPBN 2026 dan nota keuangan.