Demonstrasi di Berbagai Wilayah RI
Seruan Pemimpin Lintas Agama Agar Masyarakat Tenang dan Tidak Terprovokasi, Ajak Jaga Perdamaian
Enam organisasi keagamaan telah mengeluarkan pernyataan bersama untuk mendorong masyarakat menjaga ketenangan dan menghindari provokasi
Pemerintah telah membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki insiden Affan, sementara Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen untuk menindak tegas pelaku kekerasan dari pihak manapun.
Masyarakat diimbau untuk mengikuti perkembangan resmi dan menghindari informasi hoaks yang beredar di media sosial, guna menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan ekonomi pasca-pandemi.
Sekilas Penyebab Demo
25 Agustus 2025
Protes terhadap ketidakadilan sosial-ekonomi dan kemewahan elite politik, khususnya penolakan tunjangan perumahan DPR yang dianggap tidak peka terhadap penderitaan rakyat di tengah inflasi dan PHK massal.
Demonstrasi ini merupakan puncak kekecewaan akumulatif sejak awal 2025 atas kebijakan pemerintah Prabowo Subianto, termasuk kenaikan biaya hidup, pajak properti, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bermasalah.
Tujuan:
- Membubarkan DPR karena dianggap korup dan tidak mewakili rakyat.
- Menolak tunjangan DPR Rp50 juta/bulan, plus tuntutan reformasi anggaran pendidikan dan pajak.
- Menekankan kesetaraan sosial, dengan peserta utama mahasiswa dan masyarakat umum.
Aksi dimulai di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, diikuti ribuan mahasiswa dan warga.
Berlangsung damai pagi hari dengan orasi, spanduk bertuliskan "Rakyat Lawan Oligarki" dan "Pancasila Kawal Demokrasi", tetapi memanas sore hari akibat bentrokan dengan polisi.
Massa melempar batu, petasan, dan bom molotov; polisi merespons dengan gas air mata dan water cannon. Demonstrasi menyebar ke kawasan Asia Afrika, Pejompongan, dan Penjernihan I. Peserta termasuk elemen dari BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan warga biasa.
Ricuh menyebabkan 150 luka-luka (demonstran dan polisi), kerusakan halte TransJakarta, dan penutupan stasiun KRL Tanah Abang-Palmerah.
Tidak ada korban jiwa, tapi memicu gelombang protes lanjutan. Pemerintah membentuk tim.
Baca juga: Rumah Sri Mulyani Dijarah, Beredar Video Warga Serbu Rumah Menteri di Bintaro: Bawa Lukisan
28 Agustus 2025
Fokus pada perjuangan hak buruh di tengah krisis ekonomi pasca-pandemi, dengan slogan HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).
Maksudnya menyoroti eksploitasi pekerja oleh kebijakan pemerintah, seperti outsourcing yang melanggar Putusan MK No. 168/2024 dan upah minimum yang tidak naik sesuai inflasi (rata-rata 8,5-10,5 persen).
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.