Pernyataan Terbaru Prabowo: Pimpinan DPR Bakal Cabut Beberapa Kebijakan, Termasuk Besaran Tunjangan

TRIBUNNEWS.COM - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan resmi terbarunya di tengah aksi demo di sejumlah daerah di Indonesia, Minggu (31/8/2025). 

Gelombang demonstrasi besar-besaran terjadi sejak 25 Agustus 2025 berawal dari aksi “Bubarkan DPR RI” di Jakarta.

Aksi tersebut, dipicu kemarahan publik terhadap pernyataan kontroversial sejumlah anggota DPR terkait gaji dan tunjangan DPR Rp50 juta, serta tuntutan reformasi lembaga legislatif.

Adapun puncak kemarahan terjadi pada 28 Agustus 2025, saat Affan Kurniawan (21) pengemudi ojek online, tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat mengikuti aksi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Kini, aksi di sejumlah daerah pun masih berlangsung, termasuk di Bondowoso, Jawa Timur.

Di tengah suasana demo ini, Presiden Prabowo memanggil seluruh ketua umum partai politik ke Istana Negara, Jakarta, Minggu. 

Tampak Ketua Umum (PAN) PDIP Megawati Soekarnoputri hingga Ketum PAN Zulkifli Hasan hadir di Istana.

Setelah pertemuan, Prabowo menyampaikan keterangan terkait pertemuan yang dilakukan dengan sejumlah Ketum Parpol, termasuk langkah tegas pimpinan partai.

Dalam keterangannya, Presiden menegaskan, pihaknya memantau terus perkembangan situasi terkini di berbagai wilayah Indonesia.

"Terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat," kata Presiden dalam konferensi pers, Minggu sore. 

Poin selanjutnya, Presiden memastikan petugas keamanan yang terbukti bersalah dalam insiden pengemudi ojek online dilindas bakal ditindak tegas.

Prabowo yang juga Ketum Gerindra ini, meminta polisi untuk mengungkap kasus secara transparan. 

Baca juga: Didampingi Megawati hingga Surya Paloh, Prabowo Tanggapi Isu Terkini Pasca-Demo

"Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan atau pelanggaran, saat ini kepolisian telah melakukan proses pemeriksaan, saya minta dilakukan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka secara publik," kata Kepala Negara.

Kemudian, Prabowo juga menyinggung soal tindakan tegas pimpinan partai terhadap anak buahnya yang menyampaikan pernyataan keliru di hadapan publik.

"Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni masyarakat, saya menerima laporan ketum parpol bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing tertanggal 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR yang telah mungkin menyampaikan pernyataan yang keliru," lanjutnya.