Eks Aktivis 98 Imbau Anggota DPR Tak Hanya Minta Maaf Tapi Beri Teladan, Singgung Kontroversi Jokowi

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik Ahmad Fauzy alias Ray Rangkuti, menilai aksi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mengunggah video permintaan maaf usai maraknya aksi demonstrasi merupakan langkah yang tepat.

Ray Rangkuti merupakan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang beraktivitas memantau pemilu, mengkritisi parlemen, serta memerangi korupsi.

Ray, yang juga dikenal sebagai eks aktivis reformasi 1998 dan salah satu pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), menyampaikan bahwa permintaan maaf publik dari anggota DPR merupakan sinyal positif, tetapi belum cukup untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap para politisi.

Sebelumnya beberapa anggota DPR RI mengunggah video permintaan maaf usai adanya aksi unjuk rasa yang besar di berbagai Indonesia.

Demo tersebut buntut dari protes kenaikan tunjangan DPR RI hingga kematian Driver Ojek Online (Ojol), Affan Kurniawan yang tewas dilindas mobil rantis Brimob saat aksi unjuk rasa di Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Ray Rangkuti menekankan bahwa permintaan maaf tersebut harus dibuktikan dengan tindakan konkret, bukan sekadar ucapan.

“Tidak terlambat, itu sudah tepat. Yang terlambat itu adalah cara mereka mengubah sifat mereka,” ujar Ray kepada Tribunnews.com, Minggu (31/8/2025).

Pihaknya menyampaikan saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap para politisi rendah usai kisruh yang berawal dari kabar kenaikan tunjangan DPR RI berujung pada aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di seluruh penjuru Indonesia.

“Kepercayaan orang pada politisi saat ini masih rendah. Tapi itu bagus, oleh karena itu kita harap harus dikonkretkan dalam bentuk sikap dan langkah lainnya yang tepat,” tambahnya.

Ia pun menyinggung momen menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sempat menyampaikan permintaan maaf kepada publik, namun kemudian menuai kontroversi akibat pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI.

“Ini mengingatkan saya pada Pak Jokowi sebelum lengser, itu minta maaf di mana-mana. Tapi setelah itu menimbulkan kontroversi terkait pencalonan anaknya sebagai Wapres,” ucap Ray.

Dengan merujuk pada hal tersebut, Ray menegaskan pentingnya konsistensi antara ucapan dan perbuatan.

“Jadi saya harap jangan cuma sekadar lisan, tapi harus dikonkretkan dalam aksi perilaku nyata, dalam teladan-teladan nyata, bukan sekadar ucapan,” pungkasnya.

Baca juga: Sosok Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR

Tanggapan soal Penonaktifan Sejumlah Kader

Ray juga memberikan tanggapan terkait sikap Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Golongan Karya (Golkar) yang menonaktifkan para kadernya yang dianggap memberikan pernyataan tidak tepat.

Diketahui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan untuk menonaktifkan kadernya yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan juga Surya Utama alias Uya Kuya, yakni dinonaktifkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.