Formappi Kritik Kunker Anggota Komisi XI DPR ke Australia di Tengah Maraknya Protes Publik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyesalkan kabar kunjungan kerja atau kunjer sejumlah Anggota Komisi XI DPR RI ke Australia selama 5 hari, 26 Agustus hingga 1 September 2025.

Di tengah meningkatnya gelombang demonstrasi publik, Lucius menyebut kabar tersebut sebagai bentuk ketidakpekaan politik yang memancing amarah.

"Informasi terkait kunjungan kerja Komisi XI ke Aussie sepanjang akhir bulan ini lagi-lagi menunjukkan wajah DPR yang memalukan dan memprihatinkan," kata Lucius kepada Tribunnews.com, Sabtu (30/8/2025).

Kabar soal kunjungan kerja itu mencuat lewat selebaran berisi itinerary kegiatan yang tersebar di media sosial. 

Dalam dokumen tersebut, tercantum sejumlah agenda seperti makan siang di Blue Mountain, kunjungan ke Scenic World dan Echo Point, hingga menikmati suasana Sydney Marathon dan selebrasi lokal.

Lucius mempertanyakan urgensi kunjungan luar negeri di tengah meningkatnya tekanan publik terhadap DPR. 

Ia menilai agenda tersebut tidak membawa manfaat yang sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.

"Kunker luar negeri tak lebih hanya pemborosan, habis-habisin anggaran tanpa pernah ada manfaat bagi DPR sendiri khususnya dan publik umumnya," tegas Lucius.

Menurutnya, kepergian anggota DPR ke luar negeri di tengah gelombang protes hanya akan memperburuk citra lembaga legislatif.

"Jadi konyol sekali jika DPR melakukan kegiatan kunker tak bermanfaat itu ketika mereka sedang diprotes rakyat akibat tunjangan fantastis yang mereka peroleh?" ucap Lucius.

Lucius berpendapat kunker DPR seperti mengolok-olok rakyat yang susah payah melakukan aksi, melawan brutalitas aparat di jalanan. 

Lucius mendesak pimpinan DPR untuk segera memberikan penjelasan dan mengambil langkah tegas demi meredam kemarahan publik.

"Saat ini DPR itu sudah kehilangan kepercayaan yang nyaris total dari rakyat. Tuntutan "bubarkan DPR" itu alarm kemarahan yang sudah sampai ke ubun-ubun," tuturnya.

"Jadi seharusnya DPR berusaha keras mencari jalan keluar, bukan justru jalan-jalan keluar negeri," ungkapnya menambahkan.

Lucius menyatakan, permintaan maaf dari pimpinan DPR tidak cukup tanpa tindakan nyata. Ia mendesak penghentian tunjangan perumahan dan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak penting.