Pendidikan GOTAG
Formappi
Berita
-
DPR Dua Kali Revisi UU BUMN, Pengamat: Hanya untuk Memoles Danantara
Revisi kebut itu jadi bukti DPR dan pemerintah lebih sibuk memoles Danantara ketimbang memperkuat tata kelola BUMN secara menyeluruh.
-
DPR Revisi UU BUMN Dua Kali dalam Setahun, Formappi: Aneh dan Cerminan Rapuhnya Hukum
Rencana ini menjadi sorotan lantaran dalam tahun 2025, revisi UU BUMN dilakukan sebanyak dua kali.
-
Formappi Sarankan Pendidikan Anggota DPR Minimal Lulusan S1 karena Parpol Malas Kaderisasi
Pengetatan syarat pendidikan bukan jadi hal mendesak jika partai politik (parpol) mau bekerja keras untuk melakukan kaderisasi.
-
Formappi Sebut Target 67 RUU Prioritas DPR 2026 Tak Masuk Akal
Menurut Lucius, jumlah RUU yang ditetapkan dinilai tidak sejalan dengan kapasitas riil DPR dalam menyelesaikan legislasi.
-
Formappi Sentil Reformasi Polri: Ganti Kapolri Dulu, Baru Bisa Mulai
Formappi: Reformasi Polri tak bisa dimulai tanpa ganti Kapolri. Pemerintah diminta ambil langkah nyata, bukan sekadar wacana.
-
Formappi Kritik Menteri Pigai yang Usul Ada Tempat Demo di DPR: Siasat Kendalikan Massa Aksi
Menurut Lucius, usulan tersebut justru berpotensi menjadi alat untuk mengendalikan aspirasi publik, bukan untuk menjamin kebebasan berpendapat.
-
Formappi Sebut DPR Harus Transparan Soal Dana Reses, Publik Berhak Tahu Angkanya
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mendesak DPR transparan soal anggaran dana reses dan aspirasi.
-
Formappi Dorong Evaluasi Menyeluruh Semua Jenis Tunjangan Anggota DPR, Tak Hanya Tunjangan Perumahan
Lucius Karus menilai penghapusan tunjangan perumahan oleh DPR RI belum cukup. Dia mendorong evaluasi terhadap semua jenis tunjangan lainnya.
-
Soal Perppu Perampasan Aset, Formappi Nilai DPR Lepas Tanggung Jawab
Lucius menilai langkah tersebut menunjukkan lemahnya inisiatif DPR dalam menjalankan fungsi legislasi.
-
Formappi Tegaskan di UU MD3 Tak Ada Istilah Nonaktif untuk Memberhentikan Anggota DPR RI
Peneliti Formappi Lucius Karus menegaskan dalam UU tidak ada istilah 'nonaktif' yang digunakan untuk memberhentikan atau mengganti anggota DPR.
-
Non Aktif Bukan PAW: Parpol Bermain di Zona Abu-abu
Parpol nonaktifkan sejumlah kader DPR usai kritik publik soal tunjangan, tapi istilah ini dinilai hanya strategi menenangkan massa.
-
Parpol Dianggap Tak Tegas, Penonaktifan 5 Anggota DPR Dinilai Tanggung
Formappi menilai partai tak berani untuk mengakui kesalahan kader-kadernya yang memicu kemarahan publik.
-
Sahroni, Eko, Nafa, Uya Kuya hanya Dinonaktifkan, Formappi: Parpol Tak Berani Akui Kesalahan Kader
Formappi nilai parpol tidak berani mengakui kesalahan para kadernya karena Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach dan Uya Kuya hanya dinonaktifkan.
-
Formappi Kritik Kunker Anggota Komisi XI DPR ke Australia di Tengah Maraknya Protes Publik
Lucius mempertanyakan urgensi kunjungan luar negeri di tengah meningkatnya tekanan publik terhadap DPR.
-
Formappi Sesalkan Sikap DPR yang Terkesan Menghindar, Aksi Massa Justru Makin Meluas
Menyoroti jatuhnya korban dalam aksi terbaru, Lucius mendesak DPR segera mengambil sikap.
-
Ragam Respons soal Setya Novanto Bebas Bersyarat, KPK hingga Golkar Buka Suara
Ragam respons soal Setya Novanto alias Setnov resmi memperoleh pembebasan bersyarat dan telah keluar dari Lapas Sukamiskin, Bandung.
-
Formappi Dukung KPK Bongkar Kasus Korupsi CSR, Singgung Deal Pembahasan Anggaran Komisi XI & BI-OJK
Lucius berharap dalam pengungkapan kasus CSR agar bisa lebih terang dan terbuka siapa saja pihak-pihak yang terlibat.
-
Ada Kongkalikong, Formappi Duga Kasus CSR BI dan OJK Libatkan Seluruh Anggota Komisi XI DPR
Lucius menduga kesepakatan tertutup soal dana CSR ini turut diikuti sejumlah Anggota Komisi XI DPR lainnya.
-
Formappi: Penunjukan Komisi XI DPR sebagai Penyalur Dana CSR BI-OJK Sarat Konflik Kepentingan
Alih-alih untuk masyarakat, dana CSR BI-OJK diduga digunakan untuk kepentingan pribadi anggota DPR. Formappi menilai awalnya bermasalah.
-
Formappi Kritik Soal DIM RUU KUHAP Tak Bisa Diakses: Janji Keterbukaan DPR Omong Kosong
Formappi mempertanyakan keseriusan DPR RI dalam menjamin keterbukaan pembahasan RUU KUHAP. DIM RUU KUHAP tak bisa diakses publik.
