BP Haji Bakal Terapkan Manasik Kesehatan untuk Turunkan Angka Kematian Jemaah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berupaya untuk mengurangi angka kematian jemaah Indonesia pada pelaksanaan haji tahun 2026 mendatang.

Berdasarkan laporan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag), sebanyak 447 jemaah asal Indonesia meninggal dunia dalam pelaksanaan ibadah haji 2025.

Dari 447 jemaah haji yang meninggal dunia, 274 orang atau 62,30 persen di antaranya adalah jemaah haji laki-laki.

Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan kesehatan haji menjadi fokus Pemerintah pada penyelenggaraan haji 2026.

BPH, kata Gus Irfan, sedang mematangkan skema Manasik Kesehatan untuk memenuhi Istithaah kesehatan haji.

Istithaah kesehatan haji adalah  kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan, baik fisik maupun mental, yang terukur melalui pemeriksaan, sehingga dapat menjalankan ibadah haji sesuai dengan syariat Islam.

Baca juga: Dahnil Anzar: Perubahan BP Haji Jadi Kementerian Haji Tunggu Perpres 

"Kita berharap tahun ini kita benar-benar memaksimalkan SOP kesehatan kita. Bukan berarti kita tidak punya standar, tapi standar kita yang selama ini mungkin belum kita terapkan secara maksimal," kata Gus Irfan pada Evaluasi Nasional Kesehatan Haji Bersama Perdokhi dan BPH-2025 di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta, Sabtu (23/8/2025).

Penerapan standar kesehatan haji, menurut Gus Irfan, sangat penting untuk mencegah angka kematian jemaah haji Indonesia. 

Dirinya mengatakan standar kesehatan mendapatkan sorotan luas di tingkat internasional. 

"Kesehatan yang jemaah haji ini adalah proses yang dilihat seluruh dunia. Kami tidak ingin haji ini dilihat sebagai ladang kematian oleh dunia," ucap Gus Irfan.

Sementara itu, Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simajuntak mengatakan manasik kesehatan akan memberikan pemeriksaan kesehatan secara holistik kepada jemaah haji.

Pembahasan mengenai manasik kesehatan ini akan melibatkan Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia (Perdokhi).

"Manasik kesehatan nantu mulai cek kesehatan di awal ketika dia mau berangkat, sebelum mau berangkat. Sudah diumumkan dia akan berangkat, dan sebelum nanti keberangkatan," tutur Dahnil.

Senada dengan Dahnil, Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat (PP) Perdokhi Prof. Dr. Muchtaruddin Mansyur, Sp.Ok, ToksikO (K), Ph.D menyampaikan bahwa Perdokhi memberikan 16 poin rekomendasi untuk transformasi kebijakan istithoah kesehatan haji bersama BPH. 

Rekomendasi tersebut di antaranya penambahan vaksin influenza berbasis sel dan vaksin pneumonia.