Akademisi Jayabaya Dukung Pesan Hendropriyono soal Bendera One Piece: Nilai Luhur Harus Dijaga

Ketiga, komentar Hendropriyono dinilai Moestar sebagai bentuk pendidikan publik dimana demokrasi memberi ruang untuk berkreasi, tapi kebebasan itu bukan tanpa pagar.

Moestar mengibaratkan hal itu layaknya orang tua memberi izin anaknya bergadang namun berpesan untuk menikmati kebebasan,  tapi juga tidak lupa ada konsekuensinya.

Moestar menyimpulkan, fenomena ini menjadi pelajaran berharga bahwa kreativitas dan penghormatan terhadap simbol negara tidak harus bertentangan. 

“Justru jika berjalan beriringan, keduanya akan memperkuat rasa kebangsaan kita. Dan tentu saja, seperti pesan Pak Hendropriyono, kalau mau melucu, pastikan lucunya sampai dan mendidik,” ujarnya.

Baca juga: Suami di Berau Kaltim Bunuh Istri dan 2 Anak Karena One Piece, Polisi Periksa Kejiwaan Pelaku

Ia lalu menutup dengan pertanyaan retoris, “Di tengah arus budaya pop dan kebebasan berekspresi, maukah kita menjadi generasi yang kreatif tapi santun, atau hanya menjadi penonton yang tertawa sebentar lalu lupa menjaga makna sesungguhnya? Jawabannya ada di kita semua.”

Diketahui, AM Hendropriyono memberikan tanggapan yang bernuansa hati-hati dan strategis terkait pengibaran bendera bajak laut One Piece menjelang HUT ke-80 RI.

Menurutnya, bendera Merah Putih harus tetap di posisi paling terhormat, dan bendera lain seperti One Piece hanya dianggap sebagai pelengkap, bukan pengganti.

Ia mengingatkan agar pengibaran bendera tersebut tidak bersifat provokatif, tidak digunakan untuk menyindir, menyerang, atau menggalang massa untuk agenda politik tertentu.

Moestar Putrajaya diketahui aktif menyuarakan kritik terhadap kondisi demokrasi di era digital. Ia menyebut bahwa demokrasi saat ini “terjebak dalam debat kosong” dan bahwa keterbukaan informasi belum tentu meningkatkan pemahaman publik terhadap isu politik.

Pandangannya sering dikutip dalam diskusi tentang politik kontemporer dan peran media sosial dalam membentuk opini publik.

A.M. Hendropriyono adalah arsitek intelijen modern Indonesia. 

Lahir di Yogyakarta pada 7 Mei 1945, A.M. Hendropriyono memulai karier militernya di Akademi Militer Nasional Magelang, lulus tahun 1967.

Ia dikenal sebagai perwira infanteri yang cepat naik pangkat berkat keterlibatannya dalam operasi-operasi strategis, termasuk Operasi Seroja di Timor Timur dan penumpasan gerakan separatis di berbagai daerah.

Sebagai Komandan Kopassus dan Pangdam Brawijaya, Hendropriyono menunjukkan pendekatan militer yang berpadu dengan analisis intelijen.

Namun, keterlibatannya dalam Peristiwa Talangsari 1989 di Lampung masih menjadi catatan kontroversial dalam sejarah hak asasi manusia Indonesia.