Senin, 6 Oktober 2025

Sekolah Rakyat

Mensos Gus Ipul Pastikan Pengadaan 15 Ribuan Laptop Siswa Sekolah Rakyat Dilakukan Transparan

Gus Ipul memastikan pengadaan lebih dari 15.000 laptop untuk siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai aturan.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Dewi Agustina
Istimewa
SEKOLAH RAKYAT - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan pengadaan lebih dari 15.000 laptop untuk siswa Sekolah Rakyat akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dia memastikan proses pengadaan laptop sesuai dengan aturan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan pengadaan lebih dari 15.000 laptop untuk siswa Sekolah Rakyat akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

Dia memastikan proses pengadaan laptop sesuai dengan aturan. 

Baca juga: Menteri Sosial Saifullah Yusuf Lantik 1.323 Guru Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. 

Tujuannya adalah memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

"Saya sudah minta kepada penanggung jawab pengadaan untuk melakukan pengadaan dengan transparan, dengan terbuka, tidak kongkalikong, tidak ada lagi praktik-praktik yang melanggar aturan," kata Gus Ipul melalui keterangan tertulis, Minggu (10/8/2025).

 

 

Seluruh siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan satu unit laptop untuk menunjang proses belajar mengajar. 

Pada tahap pertama, sebanyak 9.705 siswa akan menerima laptop. 

Tahap kedua menyusul dengan 5.665 siswa, sehingga total mencapai lebih dari 15.370 siswa penerima manfaat. 

Baca juga: Sekolah Rakyat di Subulussalam Aceh Siap Beroperasi September 2025

Spesifikasi laptop akan disesuaikan dengan kebutuhan jenjang pendidikan masing-masing siswa. 

Selain laptop, Kementerian Sosial juga menyalurkan seragam sekolah sebagai bagian dari fasilitas pendukung.

Seluruh proses pengadaan laptop dan seragam, kata Gus Ipul, dilakukan secara transparan dan terbuka.

Hal ini sesuai arahan Presiden untuk memastikan tidak ada praktik korupsi, kolusi, maupun pelanggaran aturan. 

"Karena ini sesuai dengan arahan presiden, tidak ada korupsi. Pastikan bahwa semua proses itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan. Kita juga minta didampingi oleh aparat," ujarnya. 

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved