Sekolah Rakyat Disebut Jalan Baru Berikan Akses Pendidikan Tanpa Sekat Ekonomi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Maret 2024, terdapat lebih dari 227 ribu penduduk Indonesia usia 7-12 tahun atau setara Sekolah Dasar (SD) berstatus belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi.

Sementara itu untuk penduduk yang berusia 13-15 tahun atau setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) jumlahnya naik dua kali lipat hampir 500 ribu.

Kemudian, ditemukan pada kelompok usia 16-18 tahun atau setara Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berjumlah 3.433.153.

Baca juga: Tinjau Sekolah Rakyat di Kendari, Menteri Ekraf Dorong Pendidikan Kreatif untuk Masa Depan Bangsa

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Sosial menggulirkan program prioritas bernama Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu dan kelompok rentan yang selama ini terhambat faktor ekonomi dan sosial dalam mengenyam pendidikan formal.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis dan berasrama untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan tujuan memberikan akses pendidikan berkualitas, memutus rantai kemiskinan, dan membentuk generasi yang cerdas serta berjiwa pemimpin.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) turut mendukung program melalui penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pusat maupun daerah dalam advokasi kebijakan, perencanaan program hingga monitoring dan evaluasi.

"Dengan begitu, program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini efektif diimplementasikan dan dapat menjangkau anak-anak yang membutuhkan," kata Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN Erna Irawaty, pada kegiatanvirtual Public Lecture Seri 6 ASN Talent Academy Explore 2025 “Menggerakkan Sekolah Rakyat : Sinergi Pemerintah dan Komunitas Mewujudkan Akses Pembelajaran Inklusif” dikutip Kamis (28/8/2025).

Erna menambahkan, dunia pendidikan menjadi fondasi sebuah negara dalam memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat, sehingga Sekolah Rakyat menjadi sarana pemenuhan pendidikan dengan menghadirkan menghadirkan sekolah yang tidak dibatasi sekat ekonomi.

“Ini merupakan sebuah pembuktian kepada masyarakat bagaimana negara hadir melalui kebijakan pendidikan yang inklusif dan transformatif. Kegiatan VPL ini menjadi sarana advokasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat untuk memiliki komitmen bersama mengentaskan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat,” ungkapnya.

Baca juga: Baznas RI Siap Dukung Program Sekolah Rakyat: Kalau di Situ Ada Asnaf, Pasti Kami Bantu

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico menjelaskan, ada 3 kunci dalam memahami sekolah rakyat.

Pertama, memberikan penghormatan terhadap keluarga tidak mampu dengan memberikan akses fasiltas sekolah unggulan dengan pelayanan terbaik.

Kedua, menjangkau dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang paling bawah dan tertinggal dalam proses pembangunan.

Ketiga adalah memberikan harapan dan menumbuhkan mimpi para peserta didik untuk percaya diri mampu meraih cita-cita yang diinginkan.

"Diharapkan dengan program Sekolah Rakyat dapat mendorong kecerdasan kolektif dengan mengedepankan kesetaraan kesempatan dan menumbuhkan solidaritas bersama," paparnya.