Anggota DPR Nilai Kuota 5 Persen Anak Disabilitas di Sekolah Rakyat Harus Disertai Kesiapan Sistem

Netty mengingatkan bahwa kebijakan inklusi tanpa persiapan justru bisa menciptakan trauma baru. Guru dan staf sekolah menghadapi tantangan psikologis seperti burnout, stres, hingga kecemasan karena belum mendapatkan pelatihan menghadapi kelas yang beragam.

“Komunikasi yang buruk bisa memicu frustrasi siswa, bahkan kekerasan. Maka perlu pelatihan dan pendampingan berkelanjutan untuk guru,” kata dia.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Bangun 200 Sekolah Rakyat Setiap Tahun

Netty menekankan bahwa kebijakan inklusi harus berbasis pada right-based policy, yakni kebijakan publik yang mengakui, menghormati, dan memenuhi hak asasi setiap warga negara—termasuk anak disabilitas—atas pendidikan yang layak dan setara.

"Ini bukan soal kemurahan hati negara, tapi soal kewajiban negara untuk memenuhi hak warga,” ujarnya.

Netty menjelaskan bahwa implementasi Sekolah Rakyat inklusif membutuhkan dukungan anggaran negara yang memadai. Negara tidak boleh ragu mengalokasikan dana guna menjamin hak pendidikan bagi anak disabilitas.

Nety juga mengatakan beberapa poiny yang perlu didanai antara lain, rekrutmen dan pelatihan guru pendamping khusus, honor layak untuk guru dan pendamping, pengadaan alat bantu pembelajaran dan medis ringan, pelatihan dan pendampingan psikolog anak dan terapis, dan monitoring dan evaluasi berkala efektivitas sekolah inklusi

Lebih lanjut, Netty mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk mengimplementasikan sekolah inklusif secara bertanggung jawab.

“Pendidikan inklusif adalah cermin dari negara yang adil dan beradab. Tapi itu butuh niat politik yang sungguh-sungguh, bukan sekadar jargon,” pungkas Netty.