PDIP Pilih Jadi Partai Penyeimbang Pemerintah, Sekjen Demokrat: Sudah Benar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi langkah PDI Perjuangan (PDIP) yang memilih sebagai kekuatan penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia langkah PDIP tersebut adalah hal yang sah dan demokratis. 

"Jadi menurut saya sudah benar dan konsep itu pernah juga Partai Demokrat lakukan selama 9 tahun," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Herman menyebut posisi sebagai partai penyeimbang bukanlah hal baru dalam dinamika politik nasional.

Sebab Partai Demokrat pun pernah menjalani peran serupa selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya, Partai Demokrat pernah juga menjadi partai penyeimbang selama pemerintahan Pak Jokowi. Kami juga berada di luar pemerintahan. Cuma di akhir memang ada kesempatan Mas AHY, Ketua Umum kami, menjadi menteri. Namun, selama 9 tahun kami menjadi partai penyeimbang," ucap anggota Komisi VI DPR RI ini.

Herman menjelaskan bahwa menjadi partai penyeimbang artinya siap mendukung kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kepentingan rakyat. 

Namun tetap kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan aspirasi publik.

"Partai penyeimbang itu ya tentu kalau kebijakan negara sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat, kami mendukungnya. Tetapi kalau ada hal-hal yang tentu bertentangan dengan aspirasi dan harapan rakyat, ya mengkritisinya," ucapnya.

Ia menekankan pentingnya sikap kritis yang proporsional dan konstruktif, terlebih karena berbagai keputusan strategis negara umumnya diputuskan di parlemen.

"Ya mengkritisi secara proporsional, karena seluruh pengambilan kebijakan itu biasanya kan diambil di DPR. Tentu anggota-anggota DPR yang bisa meluruskan, bisa menyampaikan aspirasi dan harapan rakyat," lanjut Herman.

Meskipun memiliki posisi berbeda dari pemerintah, Herman menilai bahwa perbedaan pandangan tidak seharusnya menghambat persatuan nasional. 

Justru, menurutnya, seluruh kekuatan bangsa harus bersatu dalam tujuan meski berbeda dalam gagasan dan pendekatan.

"Karena ya idealnya seluruh potensi bangsa bersatu. Seluruh potensi bangsa memiliki tujuan yang sama, ya meskipun dengan pemikiran, ide, gagasan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya harus sama," pungkasnya.

Sikap resmi PDIP

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan secara resmi sikap partai terhadap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Megawati menegaskan, bahwa PDIP akan mengambil sikap sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo.

Hal itu disampaikan Megawati saat menyampaikan pidato politiknya dalam penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025).

Megawati menjelaskan PDIP akan menjaga arah pembangunan nasional demi kepentingan rakyat.

“Kita adalah partai ideologis, yang berdiri diatas kebenaran berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional, tetap berada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati.

Meski begitu, Presiden kelima RI ini pun mengatakan PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. 

Namun, kata Megawati, PDIP akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial dan amanat penderitaan, hukum yang berkeadilan.

“Sebab bagi kita keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan tetapi soal setiap pada kebenaran dan berpihak pada moralitas politik yang diajarkan bapak bangsa kita Bung Karno,” ujarnya.