Ijazah Jokowi
Jokowi Disomasi Roy Suryo Cs soal Tuduhan Orang Besar Bekingi Kasus Ijazah
Roy Suryo Cs melayangkan somasi ke Jokowi buntut tudingan ada orang besar bekingi kasus ijazah yang diduga palsu.
Ia juga merencanakan deklarasi terbuka di Yogyakarta sehari setelahnya.
Roy mengklaim telah mengantongi bukti kuat berupa lima bundel ijazah asli dari alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1985, yang akan ditunjukkan di persidangan sebagai pembanding.
“Hingga kini belum pernah ada bukti visual bahwa Presiden Jokowi secara langsung menyerahkan ijazah asli. Bahkan, yang dibawa ke publik hanya map tertekuk, bukan dokumen autentik,” ujar Roy.
Baca juga: Dipenjara Karena Foto Jokowi-Nikita Mirzani, Ongen Dapat Amnesti, Lontarkan Puja Puji ke Prabowo
Pernyataan lain juga diungkapkan Kurnia Tri Royani dan Said Didu.
Kurnia menyoroti aspek keabsahan hukum dalam proses peningkatan status kasus menjadi penyidikan oleh Polda Metro Jaya.
Ia menegaskan bahwa status ijazah Jokowi hanya dapat diputuskan keasliannya melalui pengadilan.
Sementara Said Didu menyatakan bahwa kekuatan besar diduga melindungi Jokowi dari proses hukum yang wajar.
Ia menilai upaya kriminalisasi terhadap para pengkritik justru memperkeruh suasana demokrasi.
“Ini bukan soal menyerang pribadi, ini soal kejujuran publik. Kami mendukung semua pihak yang menuntut kebenaran,” kata Said Didu.
Sementara Ahmad Khozinudin menyampaikan bahwa pihaknya merasa nama kliennya dirugikan akibat pelaporan yang mengarah pada dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.
Ia menilai persoalan ini telah melebar dari ranah hukum ke wilayah politik yang memecah belah masyarakat.
Apalagi katanya disebut oleh Jokowi ada orang besar terkait tudingan mereka soal ijazah Jokowi.
“Jadi sakit sekali ya perasaan klien kami, dan kami juga turut tertuduh dalam persoalan ini, seolah-olah membela orang yang dikendalikan oleh orang besar dengan narasi orang besar,” kata Khozinudin.
Ia menekankan bahwa segala hal yang berkaitan dengan hukum seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum.
Bukan melalui manuver politik seperti reuni atau polling opini publik.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.