4 Politikus yang Dapat Amnesti dari Presiden, Ada Hasto dan Pecatan PDIP

Namun, Budiman Sudjatmiko dipecat sebagai kader PDIP buntut dukungannya ke Prabowo Subianto dari Partai Gerindra dalam Pilpres 2024.

Surat pemecatan Budiman Sudjatmiko ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Sekjennya, Hasto Kristiyanto pada 24 Agustus 2023.

4. Hasto Kristiyanto

Terbaru, politikus yang mendapat amnesti dari presiden adalah Hasto.

Hasto dinyatakan bersalah dalam kasus suap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, dalam pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku.

Hasto dianggap melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pada tahun 2019, Hasto diduga mengupayakan agar Harun Masiku, yang gagal lolos ke DPR, bisa masuk melalui mekanisme PAW menggantikan Riezky Aprilia dari Dapil Sumatera Selatan I.

Ia juga disebut mengarahkan Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri untuk melobi Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dengan pemberian uang suap.

Hasto pun ditahan sejak 19 Februari 2025.

Dalam persidangan, Hasto terbukti memberikan dana Rp400 juta untuk operasional suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dedangkan untuk tuduhan perintangan penyidikan, Hasto tidak terbukti melakukannya.

Pada sidang Jumat (25/7/2025) lalu, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis penjara selama 3 tahun 6 bulan (3,5 tahun) terhadap Hasto.

Selain itu, pria kelahiran Yogyakarta, 7 Juli 1966 itu juga diwajibkan membayar denda Rp250 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Tetapi menyusul diberikannya amnesti dari Prabowo, Hasto terlihat keluar dari rumah tahanan (rutan) KPK pada Jumat (1/8/2025) pagi sekitar pukul 09.30 WIB.

Amnesti terhadap Hasto disetujui DPR RI dalam rapat konsultasi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (31/7/2025).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa selain amnesti, pihaknya juga menyetujui surat lainnya dari Prabowo terkait pemberian abolisi.

Ada 2 surat dari Prabowo, salah satunya mengenai permintaan pertimbangan abolisi untuk terpidana kasus korupsi Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

"Hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat presiden Nomor R43/Pres/072025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong,” ujar Dasco, dikutip Tribunnews.com.

Selanjutnya, DPR menyetujui surat kedua Prabowo yang berisi permintaan amnesti terhadap 1.116 orang termasuk Hasto.

“Yang Kedua adalah pemberian persetujuan atas, dan pertimbangan atas surat presiden nomor 42/pres/072025 tanggal 30 juli 2025, tentang amnesti terhadap 1116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto," paparnya.

Abolisi adalah hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, serta menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.

Tom Lembong dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipikor impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016.

Ia dijerat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Pasal tersebut mengatur korupsi dalam bentuk perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi negara

Tom Lembong pun dijatuhi hukuman 4 tahun dan 6 bulan (4,5 tahun) penjara dan membayar pidana denda Rp 750 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Hasto Kristiyanto Keluar dari Rutan KPK: Tenteng Tas, Pakai Rompi Tahanan dan Tangan Diborgol

(Tribunnews.com/Nina Yuniar/Igman Ibrahim/Abdi Ryanda Shakti)