Kurangi Praktik Money Politic, Anggota Baleg DPR Dukung Wacana Pilkada Lewat DPRD

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo menyatakan dukungannya terhadap wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung atau melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD. 

Menurutnya, usulan ini relevan dan layak dipertimbangkan dalam konteks penguatan demokrasi dan penyederhanaan pemilu.

“Apakah pemilu dipilih oleh rakyat atau melalui mekanisme DPRD, keduanya sama-sama demokratis karena DPRD merupakan representasi perwakilan rakyat di daerah. Karena itu, hal ini akan menjadi pertimbangan,” kata Firman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Firman menilai sistem pilkada lewat DPRD bisa menjadi solusi untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam pilkada langsung, terutama terkait praktik politik uang atau money politic yang semakin meresahkan. 

Dia menyebut bahwa money politic menjadi isu krusial dalam setiap penyelenggaraan pemilu, terutama menjelang hari pencoblosan.

“Makanya tujuan dari penyederhanaan pemilu itu kan yang pertama, diharapkan dapat memangkas posisi money politic yang semakin bias, ini kan menimbulkan sesuatu yang tidak sehat dalam demokrasi. Money politic ini menjadi isu yang krusial dan menjadi sorotan bagi semua pihak,” ucapnya.

Baca juga: Usulkan Pilkada Dipilih DPRD Provinsi, Cak Imin Bantah Disebut Ingin Menyenangkan Prabowo

Lebih lanjut, Firman menekankan bahwa pilkada tidak langsung akan membuat proses pemilihan kepala daerah menjadi lebih sederhana dan minim konflik sosial-politik.

“Nantinya akan kita kaji baik dan buruknya, kalau saya pribadi sesungguhnya lebih senang kalau pilkada dipilih melalui DPRD karena lebih simple. Jadi tidak menimbulkan konflik berkepanjangan,” pungkasnya.

Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratis di Indonesia untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya.

Biasanya dilakukan secara langsung oleh rakyat, tapi belakangan ini muncul wacana untuk mengubahnya menjadi pemilihan lewat DPRD seperti di era Orde Baru.

Partai Golkar dan PKB mendukung wacana ini, dengan alasan efisiensi anggaran.

Baca juga: Kaesang Pastikan PSI Kaji Usulan Cak Imin soal Kepala Daerah Dipilih DPRD 

Usulan pilkada tak langsung ini sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang menyarankan agar mekanisme pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD dalam rangka efisiensi dan penguatan sistem demokrasi perwakilan.

Pernyataan Cak Imin itu disampaikan di depan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Hari Lahir ke-27 PKB.

Awalnya, Cak Imin melaporkan ke Prabowo soal langkah yang sudah dilakukan PKB soal penyempurnaan tata kelola politik nasional.

"Perlu dibuat satu perundang-undangan dari sistem politik nasional kita yang benar-benar kondusif bagi percepatan pembangunan nasional. Salah satunya yang kami juga telah menyampaikan kepada bapak presiden langsung, saatnya pemilihan kepala daerah, dilakukan evaluasi total manfaat dan mudaratnya," kata Cak Imin di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025). 

Cak Imin menjelaskan bahwa beberapa kepala daerah melakukan konsolidasi politik yang lamban.

"Akibat proses politik yang terlalu panjang. Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, Pilkada maksimal dipilih DPRD di seluruh tanah air," katanya.

Baca juga: NasDem Soroti Usulan Cak Imin soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

Namun, Cak Imin mengaku usulan ini menantang karena banyak terjadi penolakan.

"Tetapi PKB bertekad tujuannya hanya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan demokrasi. Apalagi ada isu, belum putus di DPR, pemisahan pilkada dan pemilihan umum. Dari keputusan itu yang disetujui rekan-rekan penundaan pemilu DPRD saja. Yang lain tidak setuju katanya," kata dia.

"Kita berharap di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto akan terjadi konsolidasi demokrasi yang efektif, bagi terwujudnya tujuan demokrasi yaitu keadilan dan kemakmuran," tandas Cak Imin.