Kaesang Pastikan PSI Kaji Usulan Cak Imin soal Kepala Daerah Dipilih DPRD 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep merespons  usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar kepala daerah tak lagi dipilih secara langsung melalui Pilkada.

Kepala daerah adalah pemimpin tertinggi di tingkat pemerintahan daerah di Indonesia.

Baca juga: Wacana Evaluasi Pilkada, Model Asimetris Diusulkan Untuk Efisiensi dan Hindari Konflik Horisontal

Dia menyebut akan mengkaji sistem Pilkada, yang berdampak baik bagi kepentingan masyarakat. 

“Kami harus melakukan kajian terlebih dahulu, yang baik untuk masyarakat itu yang mana. Bukan buat partai, tapi buat masyarakat,” ujar Kaesang di Kantor DPP PSI, Jakarta, Senin (28/7/2025).

Dia menegaskan bahwa PSI akan mendukung apapun sistem pemilihan kepala daerah yang akan diterapkan nantinya, selama berdampak baik untuk masyarakat.

Oleh karena itu, putra bungsu Jokowi tersebut menekankan bahwa PSI akan terlebih dahulu melakukan kajian internal terhadap sistem pemilihan kepala daerah, sebelumnya menentukan sikap resmi. 

“Sebenarnya dengan cara apapun, entah itu langsung ataupun tidak langsung melalui DPRD. Ini kan tingkat gubernur ya, gubernur dengan wali kota maupun bupati. Selama itu baik untuk masyarakat luas. Kami pasti mendukung,” pungkasnya.

DPRD adalah lembaga legislatif di tingkat daerah yang berfungsi sebagai wakil rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DPRD ada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, dan anggotanya dipilih melalui pemilihan umum oleh masyarakat.

Baca juga: Penghapusan Pilkada Langsung Dinilai Tak akan Menghentikan Politik Uang

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendukung wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD atau pemilu tidak langsung. Hal itu dikatakan Cak Imin di depan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Hari Lahir ke-27 PKB.

Awalnya, Cak Imin melaporkan ke Prabowo soal langkah yang sudah dilakukan PKB soal penyempurnaan tata kelola politik nasional.

"Perlu dibuat satu perundang-undangan dari sistem politik nasional kita yang benar-benar kondusif bagi percebatan pembangunan nasional. Salah satunya yang kami juga telah menyampaikan kepada bapak preiden langsung, saatnya pemilihan kepala daerah, dilakukan evaluasi total manfaat dan mudaratnya," kata Cak Imin di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025). 

Cak Imin menjelaskan bahwa beberapa kepala daerah melakukan konsolidasi politik yang lamban.

"Akibat proses politik yang terlalu panjang. Kalau tidak ditunjuk pusat, minimal pilkada, maksimal dipilih DPRD di seluruh tanah air," katanya.

Namun, Cak Imin mengaku usulan ini menantang karena banyak terjadi penolakan.